jpnn.com, JAKARTA - Pentolan aktivis'98 Adian Napitupulu sependapat dengan pemikiran Presiden Joko Widodo, para komisaris dan direksi sejumlah perusahaan milik negara yang terletak di berbagai daerah, dijabat oleh putra daerah setempat dan tinggal di daerah tersebut.
Menurut Adian, pemikiran tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo padanya, tepat di awal menjabat presiden periode pertama hasil Pemilihan Presiden 2014.
BACA JUGA: Pembunuh Pria Terikat Rantai Besi dan Dibuang ke Sungai Itu Akhirnya Tertangkap, Lihat Tampangnya
"BUMN itu kan tersebar di seluruh Indonesia. Di Aceh ada, Sumatera Utara, Sumsel, Jambi, Jabar, Kalimantan, dan lain-lain. Dulu, presiden bertanya pada kami, bisa tidak Mas Adian, yang duduk di posisi komisaris ini putra daerah di mana BUMN itu berada," ujar Adian di Jakarta, Sabtu (25/7).
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, keinginan presiden didasari fakta, banyak perusahaan pelat merah yang berada di daerah-daerah, tersebar dari Aceh sampai Papua.
Namun, yang duduk sebagai komisaris tak sedikit justru bermukim di Jakarta. Hal tersebut dinilai tidak efektif dari segi pengawasan dan keberpihakan pada daerah.
Menurut Adian, pada 2014 lalu para aktivis'98 mengikuti usulan presiden dimaksud. Mereka mengajukan nama-nama yang memiliki kemampuan, serta berasal dari daerah dan memang selama ini tinggal di daerah.
BACA JUGA: Polisi Sebut Editor Metro TV Itu Tewas dengan Pisau yang Dibelinya Sendiri
"Pada 2014 itu kami ada sekitar 12-13 provinsi tersebar. Itu juga yang menjadi dasar kami menyusun nama-nama (memenuhi permintaan presiden usai Pilpres 2019). Aceh ada, Sumut ada, Sumsel, Jambi, Kaltim, Selatan dan lain sebagainya," ucap Adian.
Lebih lanjut anggota Komisi VII DPR ini menyebut alasan efekivitas komisaris harus bermukim di daerah, tempat di mana perusahaan BUMN tersebut berada.
Ia mencontohkan, 2.000 komisaris BUMN yang tersebar di penjuru Indonesia tinggal di Jakarta.
Jika setiap bulan para komisaris rapat empat kali, atau minimal sekali setiap minggu, maka dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit hanya untuk transportasi.
"Katakan setiap orang itu menghabiskan Rp 20 juta/bulan untuk empat kali rapat. kali 2.000 orang, maka jumlahnya Rp 40 miliar. Artinya, apa yang saya tangkap dari keinginan presiden itu, sangat masuk akal," tuturnya.
Menurut Adian, keinginan presiden tersebut penting untuk menghemat anggaran. Selain itu, juga memberdayakan daerah.
"Ini yang dulu diminta presiden dan tetap menjadi dasar kami untuk mengatur komposisi. Jadi, jangan dikatakan nama-nama yang kami sampaikan itu dari dan ada di Jakarta, tidak. Mereka ada yg di Aceh, Sumut, Jambi, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya," kata Adian.
Adian secara khusus juga menyoroti kondisi Indonesia yang terpuruk akibat pandemi virus Corona (COVID-19).
Menurutnya, di tegah situasi yang ada, presiden perlu didampingi para menteri yang benar-benar andal. Ibarat mobil, butuh menteri yang dobel gardan.
"Akibat pandemi, jalanan yang tengah dilalui bangsa ini, menanjak, berbatu dan curam. Maka, kabinet yang dibutuhkan harus yang dobel gardan 4x4," katanya.
Adian memprediksi, dalam kondisi saat ini, mungkin yag paling dibutuhkan presiden dari para menterinya bukan kecepatan, tetapi tenaga.
BACA JUGA: Pembunuh Pria Terikat Rantai Besi dan Dibuang ke Sungai Itu Akhirnya Tertangkap, Lihat Tampangnya
Menteri yang sanggup untuk terus berkeliling Indonesia, demi memastikan kondisi bangsa terlepas dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19.(gir/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang