jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menduga terdapat implikasi politik ketika Din Syamsuddin melontarkan pernyataan bahwa negara bertanggung jawab memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
"Pernyataan Din Syamsuddin bisa jadi tidak sekadar cek kosong. Pernyataan Din terkait pemulangan Rizieq Shibab, tentu memiliki implikasi politik," kata Karyono dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com, Senin (24/8).
BACA JUGA: Itu Bagian Kepedulian Din Syamsuddin Terhadap Masalah Habib Rizieq Shihab
Dalam analisis Karyono, pernyataan Din meningkatkan sentimen negatif terhadap pemerintah.
Di sisi lain, katanya, pernyataan itu berpotensi membangun simpati pendukung Habib Rizieq kepada Din dan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
BACA JUGA: Nahas Menimpa DR, Rumah Kosong Jadi Saksi Bisu Perbuatan Terlarang MSG
Selain berstatus ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din merupakan seorang deklarator KAMI. Mantan ketua umum PP MUhammadiyah itu juga selalu hadir dalam setiap kegiatan KAMI.
"Menurut saya, ini salah satu manuver yang lumrah dalam pergulatan politik," ucap Karyono.
BACA JUGA: Ini Identitas Korban Kecelakaan Maut di Tol Cipali, Kami Ikut Berduka
Namun, kata dia, pernyataan Din itu belum tentu bisa menarik pendukung Habib Rizieq dan massa yang tergabung dalam kelompok 212 untuk mendukung KAMI.
Pasalnya, kata dia, masih akan terjadi tarik-menarik antara berbagai kekuatan politik yang membidik pendukung Habib Rizieq sebagai ceruk pemilih.
"Pertanyaannya, apakah para simpatisan HRS dan massa yang tergabung dalam kelompok 212 otomatis mendukung KAMI secara bulat? Menurut saya belum tentu," ungkap dia.
Lebih lanjut Karyono mengatakan, manuver tokoh-tokoh KAMI seolah mengafirmasi bahwa pendirian kelompok itu bukan sekadar gerakan moral.
KAMI, kata Karyono, sengaja dirancang sebagai kekuatan politik alternatif di tengah kemandulan oposisi di parlemen.
"Sekurang-kurangnya, KAMI dirancang sebagai panggung politik hingga 2024. Dengan terbentuknya KAMI dapat menjadi panggung politik agar tetap eksis hingga 2024," ucap Karyono.
Namun, Karyono mengingatkan pemerintah tidak perlu tipis kuping ataupun merespons tokoh-tokoh KAMI secara berlebihan. Menurutnya, sebaiknya pemerintah menganggap kritik KAMI sebagai bagian dari kebebasan berpendapat.
"Responslah dengan ucapan terima kasih. Namun, jika kritiknya tidak berdasar dan tidak sesuai fakta, cukup diluruskan dengan data," ungkap dia.
Sebelumnya Din angkat bicara soal proses pemulangan Habib Rizieq Shihab yang berlarut-larut. Dia menyebut pemulangan Habib Rizieq merupakan tanggung jawab negara.
Ucapan dari Din ini seperti disampaikan oleh ulama Betawi Haikal Hassan di dalam diskusi daring bertema Pemulangan IB HRS dari Pengasingan Politik yang digelar Habib Rizieq Shihab Center (HRS Center), Minggu (23/8).
Sebagai catatan, Din terpaksa absen dalam diskusi itu karena menghadiri acara lain. Namun, Din memberikan pernyataan sikap kepada Haikal untuk dibacakan saat diskusi.
"Pemulangan Habib Rizieq Shihab adalah suatu keniscayaan dan merupakan tanggung jawab negara," ungkap Din melalui keterangan yang dibacakan Haikal dalam diskusi. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan