jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat seperti bentuk intervensi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah legislator Komisi IV itu berbicara soal reshuffle kabinet.
"Terbaca sebagai bentuk intervensi politik yang terus menyubordinasikan presiden yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai," ujar dia melalui layanan pesan, Senin (26/12).
BACA JUGA: Jokowi Kerap Difitnah, Deddy PDIP Sebut 2 Partai Drama Murah
Kamhar mengatakan Djarot sebaiknya taat asas saat berbicara persoalan reshuffle kabinet. Hanya Presiden Jokowi yang punya hak prerogatif mencopot menteri.
"Persoalan dinamika politik dalam koalisi pemerintah silakan diselesaikan secara bijak tanpa perlu mempertontonkan praktik arogansi politik dengan tetap menghargai hak prerogatif presiden," kata dia.
BACA JUGA: Jokowi Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa yang Terdepak?
Sebelumnya, Djarot menyebut reshuffle menjadi urusan Presiden Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif mengevaluasi para menteri di kabinet Indonesia Maju.
"Urusan Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden," kata dia ditemui awak media di Jakarta, Jumat (23/12).
BACA JUGA: Teori Kamhar Demokrat soal Prakondisi Operasi Politik Menggagalkan Koalisi
Djarot berkaitan soal kinerja menteri, malah menyoroti janji pemerintah untuk menciptakan swasembada beras.
Sebab, katanya, kenyataan sekarang malah jauh dari cita-cita. Indonesia saat ini malah mengimpor panganan tersebut.
"Ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Seharusnya pemerintah intervensi, dong, jangan sampai pasa saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Djarot pun meminta dari Presiden Jokowi bisa mengevaluasi kerja menteri yang berurusan dengan pertanian.
Dia kemudian menyebut Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang perlu dievaluasi.
Diketahui, dua nama yang menjabat menteri tersebut berasal dari Partai NasDem, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya.
"Mentan dievaluasi, Menteri Kehutanan, ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," ungkapnya. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Santer Isu Reshuffle, Djarot PDIP Sebut 2 Menteri NasDem Ini Layak Dievaluasi
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan