jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebut Myanmar tidak harus diwakili di tingkat politik pada KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang dijadwalkan pada 26-28 Oktober.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam pertemuan darurat para menlu ASEAN yang dilaksanakan secara virtual, Jumat malam (15/10), yang antara lain membahas pengecualian keikutsertaan pemimpin junta Myanmar dalam KTT ASEAN, mengingat krisis politik yang belum terselesaikan di negara itu.
BACA JUGA: PBB Endus Rencana Jahat Militer Myanmar, Warga Sipil Dalam Bahaya
“Indonesia mengusulkan partisipasi Myanmar di KTT tidak harus diwakili di tingkat politik sampai Myanmar memulihkan demokrasi melalui proses inklusif,” kata Menlu Retno melalui Twitter.
Dalam pertemuan tersebut, Retno juga menggarisbawahi tidak adanya kemajuan berarti dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin ASEAN untuk membantu menyelesaikan krisis di Myanmar.
BACA JUGA: Indonesia Kirim Bantuan Alkes Senilai Rp 2,9 M ke Myanmar
Konsensus itu mencakup di antaranya dialog dengan semua pihak, akses kemanusiaan, dan penghentian semua tindakan kekerasan.
Malaysia, Filipina, dan Singapura juga menyatakan dukungan agar pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak disertakan dalam pertemuan puncak ASEAN.
BACA JUGA: Tegas! Indonesia Tak Mau Lihat Junta Militer Myanmar di KTT ASEAN
Sementara itu, Thailand menyuarakan sikap yang lebih bernada damai dengan menyatakan bahwa Thailand memandang Myanmar sebagai anggota keluarga ASEAN.
Pengecualian terhadap Min Aung Hlaing dalam KTT ASEAN akan menjadi langkah besar bagi perhimpunan, yang memiliki kebijakan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan telah lama tidak menggunakan sanksi atau tindakan keras lain untuk mengisolasi Myanmar.
Meskipun tidak secara resmi diakui sebagai pemimpin ASEAN, Min Aung Hlaing diundang ke pertemuan para pemimpin pada April lalu ketika Konsensus Lima Poin disepakati.
Kehadiran jenderal militer itu membuat marah anggota pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi, yang digulingkan dalam kudeta 1 Februari 2021. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil