Pernyataan Terbaru Hanura terkait Susunan Kabinet Indonesia Maju

Senin, 28 Oktober 2019 – 07:49 WIB
Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura Benny Rhamdani. Foto: Dok. Pribadi for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Partai Hanura menegaskan sikapnya akan tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin.

Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura Benny Rhamdani menyatakan, partainya mendukung susunan Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogative.

BACA JUGA: Publik Ramai Bicarakan Prabowo Subianto di Kabinet Indonesia Maju, Tumben Amien Rais Diam

"Bagi Hanura, Presiden Jokowi telah memilih kader-kader bangsa terbaik untuk menjadi pembantunya dan yang harus dilakukan adalah memberi dukungan sepenuhnya, bukan membebaninya," kata Benny dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (27/10).

Benny mengatakan, ada atau tidak kader Hanura di Kabinet Indonesia Maju, partai tersebut tetap mengawal dan bersama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

BACA JUGA: Prabowo Masuk Kabinet, Kekuatan Politik Identitas Kehilangan Figur

Dia menjelaskan dukungan Partai Hanura kepada Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 adalah benar-benar didasarkan pada keyakinan dan pilihan politik ideologis.

Menurut Benny, keyakinan dan pilihan politik ideologis itu lebih kepada pertimbangan kepentingan negara bangsa, cita-cita Proklamasi, tujuan nasional dan masa depan 260 juta rakyat Indonesia.

BACA JUGA: Adian dan Andi Gani Tolak Jabatan di Kabinet, Pengamat: Sikap Seperti ini Sangat Langka

"Pemerintahan Jokowi lima tahun sebelumnya berhasil dengan pembangunan multi-sektor yang dirasakan rakyat Indonesia. Dan Ma'ruf Amin dalam pandangan kami adalah tokoh dan ulama besar Indonesia," ujarnya.

Benny menjelaskan bagi Partai Hanura, keyakinan dan pilihan ideologis itu tidak mengenal istilah atau rumus tukar guling politik dan timbal balik kursi posisi menteri.

Terlebih secara prinsip, menurut dia, Partai Hanura menyadari bahwa pengangkatan menteri atau wakil menteri secara konstitusi sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden.

"Kami tidak akan menjual dan menggadaikan keyakinan dan pilihan politik ideologis kami hanya untuk mengejar jabatan menteri atau wakil menteri," katanya.

Ditegaskan Benny, Partai Hanura tidak mungkin mengambil posisi sebagai pihak yang akan meminta-minta jabatan. Namun apabila presiden yang meminta maka partainya akan menyerahkan kader-kader terbaiknya untuk ikut membantu presiden. (antara/jpnn)

 


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler