jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk dapat saling terbuka, bersinergi, dan menghindari ego sektoral dalam menyelesaikan segala permasalahan di masyarakat. Salah satunya soal sengketa lahan.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6).
BACA JUGA: Luhut Mengantuk Saat Acara Silatnas KIB, Tidak Sempat Bicara dengan Ketum Parpol
"Saya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara, kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga. Persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri," kata Presiden.
Orang nomor satu di Indonesia itu tak menampik adanya ego sektoral antara kementerian/lembaga menjadi penghambat dalam menyelesaikan berbagai persoalan negara.
BACA JUGA: Lihat, Kunjungan Kerja Jokowi Kali Ini Bertelanjang Kaki, Jongkok Pula
Oleh karena itu, lanjut dia, integrasi antarkementerian/lembaga merupakan hal terpenting yang harus dilakukan.
"Pemerintah daerah, kabupaten/kota di provinsi, di pusat tidak bekerja secara terintegrasi, jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri. Kalau terus-terusan, enggak akan rampung persoalan negara. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tetapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral," kata Jokowi.
BACA JUGA: Khilafatul Muslimin
Selain itu, Presiden mengatakan permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, hal tersebut bukan suatu permasalahan yang kecil dan berdampak pada kehidupan sosial, bahkan kondisi perekonomian masyarakat.
"Ini hati-hati dampak sosial, dampak ekonominya ke mana-mana. Kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral, dipakai untuk jaminan untuk mengakses permodalan ke bank, lembaga keuangan," tutur Jokowi.
Jokowi berharap dengan keberadaan GTRA seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dapat saling bersinergi dan berintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan sengketa lahan.
"Ini Gugus Tugas Reforma Agraria yang diharapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Semuanya bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat, enggak ada yang lain, agar sengketa lahan bisa selesdiaikan," ucap Jokowi.(mcr18/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Analisis Arief Poyuono soal Capres KIB, bukan Ganjar dan Anies, Siapa?
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Mercurius Thomos Mone