jpnn.com - jpnn.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, organisasi yang dipimpinnya tidak akan ikut ambil bagian dalam aksi unjuk rasa 212 yang menurut rencana akan digelar di depan Gedung DPR, Selasa (21/2).
Pasalnya, menurut dia, tuntan yang disuarakan aksi 212 sudah mengerucut pada isu politik.
BACA JUGA: Korlap Jamin Aksi 212 Bakal Berjalan Damai
Di mana salah satu tuntutan yang ingin disuarakan, mendesak pemerintah segera menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama dari jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta karena sudah berstatus terdakwa perkara dugaan penodaan agama.
"Untuk aksi besok (Selasa,red) isunya sudah politik, sudah beda dengan yang awal dulu. Kami tidak bisa masuk area itu. Sudah menjadi area pemerintah, DPR dan semua kekuatan politik," ujar Haedar di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/2).
BACA JUGA: Siapa Temui Pimpinan Aksi 212? Fadli Zon Bilang...
Menurut Haedar, urusan penonaktifan Ahok pada pemerintah dan kekuatan politik yang ada.
"Ya silakan pemerintah saja. Tapi harus ingat, masih ada hukum yang harus dihormati oleh semua pihak," pungkas Haedar.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Pasukan TNI Ikut Siaga di Gedung DPR
BACA ARTIKEL LAINNYA... Boleh Ikut Aksi 212 Asal tak Pakai Atribut Muhammadiyah
Redaktur & Reporter : Ken Girsang