jpnn.com - Presiden Joko Widodo telah resmi meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Tujuan penerbitan perppu yang merevisi UU Nomor 17 Tahun 2013 itu adalah mengontrol dan menertibkan ormas.
Tak pelak, kontroversi pun tidak dapat dihindari. Bagi kelompok yang pro, mereka menganggap penerbitan Perppu Ormas sebagai warning bagi kelompok-kelompok yang ingin melakukan tindakan inkonstitusional di negeri ini.
BACA JUGA: Jika Kapolri Tegas, Presiden Tak Perlu Keluarkan Perppu Ormas
Sedangkan bagi kelompok yang kontra terhadap Perppu Ormas, mereka menyebutnya sebagai bentuk kesewenang-wenangan rezim penguasa yang cenderung otoriter dan tidak demokratis.
Tapi, mengacu pada UUD 1945 dan Pancasila maka langkah pemerintah itu sudah sangat tepat, terutama dalam perspektif kehidupan bernegara. Keputusan itu juga konstitusional jika merujuk UUD 1945.
BACA JUGA: Buya Curiga Ada Penggoreng Isu Perppu Ormas demi Pemilu 2019
Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
Definisi perppu dijabarkan kembali pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 1 Angka 4 UU tersebut ditegaskan bahwa perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
BACA JUGA: Pemerintah Kehilangan Kredibilitas Jika DPR Tolak Perppu Ormas
Sehingga, objek yang mendesak kehadiran perppu ini juga jelas yaitu organisasi yang anti-demokrasi dan Pancasila.
Demokrasi kita justru akan terancam apabila perppu ini tidak diterbitkan karena banyak sekali ormas yang ingin mengubah sistem demokrasi bahkan sampai pada kehendak untuk mengubah ideologi negara, pancasila dan UUD 1945.
Seyogianya, masyarakat ikut mendukung dan memberikan respons positif terhadap langkah pemerintah yang bermaksud memproteksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ideologi asing (transnasional). Indonesia bukan hanya sekadar gugusan-gugusan pulau yang memiliki batas teritori yang jelas, tetapi juga wilayah ideologis yang perlu pebatasan dan aturan demi kepentingan jangka panjang.
Globalisasi dan kemajuan teknologi memang meniscayakan masifnya penyebaran ideologi asing melalui media-media baru. Makam untuk membentengi keutuhan NKRI perlu pembatasan wilayah ideologis dengan peraturan perundang-undangan. Ini mengingat ancaman makin nyata terhadap spirit persatuan Indonesia dan kecintaan terhadap Pancasila yang semakin memudar.
Menurut saya, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah ke depan. Salah satunya melalui audit ideologi.
Artinya, pemerintah harus konsisten dengan penerbitan perppu ini. Pegawai lembaga/instansi pemerintahan harus clear (bersih) dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jangan sampai di kemudian hari ditemukan ada pegawai pemerintahan yang pro terhadap ideologi transnasional.(***)
*Penulis adalah direktur eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Kantor PKS, Zulkifli Hasan Bicara soal PAN-PDIP dan Isu Reshuffle
Redaktur : Tim Redaksi