jpnn.com, JAKARTA - Kegelisahan honorer K2 yang lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) terus disuarakan. Kali ini dari Said Syamsul Bahri, sekjen Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Pekanbaru, Riau.
Menurut dia, Perpres tentang Penggajian PPPK sangat penting tetapi kenapa justru belum dirilis ke publik. Dengan belum adanya Perpres gaji, bagaimana bisa daerah bergerak melakukan pemberkasan.
BACA JUGA: Khawatir Tergeser CPNS dan PPPK, Ribuan Honorer Nonkategori Berkumpul
"Perpres penggajian itu sangat urgent dari Perpres 38/2020. Kalau model begini sama saja kami dipermainkan karena harus menunggu lagi. Entah berapa lama harus menunggu," kata Said kepada JPNN.com, Kamis (12/3).
Meski begitu dia mengaku tetap bersyukur satu persatu regulasi untuk PPPK sudah terbit, ketimbang belum ada satupun yang dirilis.
BACA JUGA: Perpres Jabatan PPPK Terbit, PGHRI: Terima Kasih, Pak Jokowi dan Bu Uni
"Ya alhamdulillah satu persatu Perpres terbit tetapi tinggal satu lagi Perpres penggajian belum terbit. Ini regulasinya masih dalam PMK (peraturan menteri keuangan) jadi kami masih menunggu Perpres," ucapnya.
Dia berharap, Perpres gaji akan terbit bulan ini. Jangan sampai honorer K2 menunggu lama atau sampai satu tahun ke depan. Mengingat ada yang tahun depan sudah akan masuk masa pensiun.
BACA JUGA: Daftar Nama 147 Jabatan Bisa Diisi PPPK, Sesuai Perpres 38 Tahun 2020
"Apa enggak kasihan, lihat honorer K2 hanya mengicip gaji PPPK beberapa bulan saja karena tahun depan sudah 58 tahun. Kenapa sih ribet banget mengangkat tenaga honorer, apakah pemerintah tidak rela?,'" sergahnya.
Said menambahkan, andai para pejabat bisa merasakan bagaimana pahitnya nasib honorer K2, tidak akan berlama-lama regulasi itu diturunkan. Penderitaan ini bukan cuma sebentar tetapi belasan hingga puluhan tahun dijalani.
"Semoga secepatnya ada kabar baik dari pemerintah agar kami bisa menikmati hak kami sebagai PPPK," tandasnya.(esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad