jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang juga mengatur investasi industri minuman keras (miras) sebenarnya memiliki tujuan baik.
Perpres tersebut, tuturnya, akan membatasi peredaran miras ilegal. Karena itu, menurutnya, wajar jika perpres tersebut menuai polemik.
"Barangnya saja jadi perdebatan, apalagi Perpresnya. Tapi kalau lihat dengan kaca mata positif, tujuannya justru untuk membatasi gerak dari produk miras ilegal yang sudah memakan banyak jiwa," kata Hendrawan di Jakarta.
Menurut dia, dengan peraturan ini pemerintah ingin mempertegas rambu-rambunya peredaran miras ilebal.
BACA JUGA: Perpres Miras, Kiai Hasan Sarankan Presiden Cari Investasi Lain, Imam Ingatkan Azab Allah
Dalam Perpres tersebut diatur izin investasi industri miras dibuka di empat daerah, yakni Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.
Hendrawan mengatakan, pemerintah tentu punya pertimbangan ketika menetapkan investasi industri miras bisa di empat provinsi itu.
BACA JUGA: Senator Filep Desak Jokowi Cabut Izin Investasi Miras di Papua, Begini Respons Sultan
"Itu mengaitkan dengan kondisi masyarakat lokal, karena di empat daerah itu akseptabilitasnya tinggi. Sudah banyak minuman-minuman tradisional yang beredar di daerah-daerah itu," jelas Hendrawan.
Hendrawan mengatakan izin investasi miras akan bergantung pada kepala daerah. Meskipun investasi miras dibuka, tetapi rambu-rambunya tetap harus ditegakan, pengawasannya betul-betul tanpa kompromi.
Dia pun kembali menegaskan bahwa Perpres itu sebenarnya positif agar proses produksi, distribusi dan penggunaannya bisa diatur dengan baik.
Perpres itu, tuturnya, menjadi dasar menegakkan penyelenggaraan pengawasan yang kuat.
"Tidak lagi bermain di bidang abu-abu," tegas Hendrawan. (flo/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Natalia