JAKARTA - Persoalan pembebasan lahan yang sering menjadi penghambat pembangunan mulai mendapatkan jalan keluar. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, peraturan presiden yang merupakan turunan dari undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sudah rampung dibahas.
"Perpresnya sudah selesai, tinggal difinalkan minggu depan," kata Hatta setelah rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin (4/5). Bulan Mei ini, ditargetkan perpres tersebut bisa terbit.
Hatta menjelaskan, keberadaan perpres tersebut dinilai penting. Sebab mendukung grand desain pembangunan yang tercantum dalam MP3EI (masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia). Sehingga diharapkan bisa menjadi solusi dari kendala yang dihadapi selama ini.
"(Perpres) ini memang memakan waktu lama tiga bulan," katanya. Namun dia juga menjelaskan, pembebasan lahan juga memiliki beberapa tahapan. Mulai dari pengumuman proyek, penentuan lokasi. "Kemudian eksekusi tanahnya dan negosiasi," ujar Hatta.
Menurut mantan menhub dan mensesneg itu, dalam undang-undang tidak diatur secara teknis. Misalnya mengenai pembangunan kantor kelurahan. "Apakah harus membentuk tim? Di sinilah perlu pengaturan pusat," terangnya.
Hatta mengungkapkan, saat ini sudah terjadi peningkatan jumlah investasi dalam proyek MP3EI. Yakni dari angka Rp 4 ribu triliun sampai tahun 2014, saat ini sudah terdaftar potensinya mencapai Rp 4.800 triliun. "Tahun 2012 yang ground breaking sangat baik. Sekarang yang masih belum tuntas adalah jembatan Selat Sunda," katanya.
Terkait jembatan Selat Sunda itu, Hatta mengungkapkan, karena studi proyek dibiayai pihak swasta, maka diperlukan suatu jaminan dari pemerintah. Hal itu jika studi disetujui, namun setelah proyek berjalan pemerintah menyetopnya. "Kalau pemerintah menyetop, pemerintah harus mengganti studi itu. Ini yang sedang diroses di menkeu," katanya.(fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kuartal I, Laba PermataBank Naik 9 Persen
Redaktur : Tim Redaksi