jpnn.com - JAKARTA - Politikus PKS Mahfuz Sidik menilai Pilkada DKI sangat rentan dikotori praktik curang. Pasalnya, masing-masing pasangan calon memiliki kekuatan yang relatif seimbang dan sama-sama ngotot ingin menang.
"Kita semua jangan berpikir semua proses akan normal. Dalam suasana persaingan yang sengit, potensi kecurangan akan besar. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja di Pilkada DKI nanti," ujar Mahfuz di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/11).
BACA JUGA: Megawati: Strategi Itu kan Rahasia Ya
Menurut Mahfuz, potensi kecurangan tersebut ada di empat tempat. Pertama di daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta.
"Kita tahu data pemilih tetap basisnya adalah data penduduk yang didukung oleh E-KTP. Sementara proses E-KTP belum tuntas. Jadi ada potensi kerawanan yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang punya akses ke data penduduk dan data pemilih untuk melakukan manipulasi data," ungkap dia
BACA JUGA: Bawaslu dan Polisi Tak Berdaya Halangi Pengadang Kampanye
Menurut Mahfuz, manipulasi data pemilih bisa terjadi melalui mobilisasi pemilih siluman dari daerah luar Jakarta atau menggunakan data penduduk yang sudah tidak valid (meninggal, pindah, dll).
"Ini praktek yang sering ditemui saat pilkada di banyak tempat. Harus dicermati jangan sampai ada pemilih yang tidak jelas identitasnya," tegas Mahfuz.
BACA JUGA: Pedes! Haji Lulung: Dia Duluan Kan yang Tersangka
Kedua, kecurangan pada saat pencoblosan. Praktik yang sering terjadi di banyak pilkada adalah politik uang untuk mencoblos pasangan tertentu, intimidasi dan juga penggunaan surat suara yang tidak terpakai.
Ketiga, kecurangan pada saat rekapitulasi suara mulai dari TPS, PPS dan PPK. Hal ini terjadi umumnya ketika para saksi tidak bisa mengawal dengan tuntas.
"Masalah yg kerap terjadi saksi sudah pulang sebelum rekap selesai dan mereka banyak yang tidak punya salinan hasil rekap," ungkap mantan ketua Komisi I DPR RI ini.
Lalu, tempat kecurangan terakhir bisa terjadi pada saat rekap melalui komputasi di KPU DKI. Di mana, meski penghitungan akhir dilakukan secara manual, tetapi perubahan data di proses komputasi akan sangat berpengaruh pada hasil akhir.
"Saksi tiap partai harus mengawal sampai tuntas di KPUD dan harus memiliki salinan rekap lengkap dari TPS, PPS dan PPK. Kalau tidak bisa repot," ucap Mahfuz mengingatkan.
"Oleh karena itu, semua parpol dan warga DKI harus aktif mengawasi dan mengawal semua tahapan pilkada DKI. Agar hasilnya valid dan tidak memicu ketegangan politik baru," tandas dia. (dli/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar dan Nasdem Keluarkan Lima Kesepakatan Bersama
Redaktur : Tim Redaksi