JAKARTA - Pelaksanaan ujian nasional (unas) 2012 jenjang SMA dan sederajat semakin dekat. Seperti biasa, laporan pelanggaran unas sering muncul di detik-detik akhir pelaksanaan ujian tahunan itu. Potensi kebocoran naskah ujian saat diantar menuju sekolah, masih menjadi sorotan utama panitia.
Di antara pihak yang paling mencemaskan keamanan naskah ujian saat perjalanan menuju sekolah adalah jajaran rektor PTN. "Kami sangat ingin ujian ini berlangsung jujur atau sportif," tutur Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Idrus A. Paturisi, Jumat (13/4). Dengan unas jujur, mereka tidak ragu menggunakan nilai ujian ini untuk pertimbangan masuk PTN.
Dari seluruh perjalanan soal hingga sampai ke tangan siswa saat ujian nanti, Idrus mengatakan potensi kebocoran masih tetap ada. Terutama saat amplop-amplop berisi naskah ujian bergeser dari kantor polisi menuju sekolah tempat ujian. "Sayangnya, kami tidak memiliki wewenang untuk memantau atau mengawasi perjalanan naskah ujian," katanya.
Idrus yang juga menjabat sebagai rektor Universitas Hasanuddin, Makassar itu menuturkan, koordinator transportasi naskah unas ini dipegang unsur dari dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten dan kota. Dia meminta, para petugas yang terlibat dalam perjalanan naskah soal ujian ini tidak main-main saat membawa naskah ke sekolah.
Idrus membernarkan jika dalam unas sebelumnya muncul laporan pelanggaran dalam tahap ini. Di antaranya, ada tempak khusus yang diisi guru-guru khusus untuk mengerjakan soal ujian.
Namun, untuk tahun ini Idrus mengatakan potensi pelanggaran jenis ini bisa ditekan. Pasalnya, jumlah naskah soal yang ada di amplop pas dengan jumlah peserta ujian.
Selain itu, dalam satu ruangan ujian, terdapat lima variasi soal ujian. Dengan kondisi demikian, jika pelanggaran jenis ini masih dipaksanakan harus mengambil naskah soal dalam jumlah yang banyak pula. "Kalau mengerjakan satu macam soal saja, percuma. Karena soal ujian ada lima variasi yang benar-benar berbeda," kata dia.
Selanjutnya, Idrus menuturkan setelah soal tiba di sekolah baru dosen pengawas menjalankan tugas. Dia sudah mengingatkan kepada seluruh dosen yang mendapat tugas mengawasi ini, untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran. "Pelanggaran yang mungkin terjadi, hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya," katanya.
Mulai dari siswa yang membawa HP ke dalam ruang ujian, terjadi sontek masal, hingga ada guru yang sembunyi-sembuyi memberikan kunci jawaban kepada para siswa. Jika menemukan pelanggaran seperti itu, dia mengatakan para dosen pengawas harus bisa menindak langsung.
Selanjutnya, Idrus mengatakan saat peserta selesai mengerjakan ujian, memang ada upaya mengecek lembar jawaban siswa. Idrus mengatakan, pengecekan ini masih ditoleransi asalkan hanya untuk mengecek kesesuai pengisian biodata siswa. Seperti nomor ujian, nama, dan kode soal. "Siapa tahu ada yang salah nomor atau sejenisnya," katanya.
Tapi, Idrus menegaskan pada tahap ini guru dilarang membenarkan jawaban siswa yang salah. "Tidak boleh merubah jawaban," tandasnya.
Dia meminta, seluruh lembar jawaban segera dikirim ke PTN untuk dipindai secepatnya. Dalam masa pemindaian, Idrus mengatakan pihak PTN sudah tidak mengotak-atik lagi lembar jawaban itu.
Sementara itu, Mendikbud Mohammad Nuh tidak menampik jika perjalanan unas tidak lepas dari keberadaan mafia unas. "Mereka bekerja terorganisir, dan melibatkan banyak pihak," katanya. Mantan rektor ITS itu mengatakan, salah satu kerja mafia unas ini adalah membocorkan soal ujian. Namun, Nuh tidak merinci pihak-pihak yang masuk dalam jaringan mafia unas itu.
Tahun ini, Nuh optimis ruang gerak mafia unas ini semakin terbatas. Diantaranya, dengan cara mempersedikit lokasi pencetakaan naskah ujian. Nuh menuturkan, jika setelah lokasi percetakaan diperkecil dari 33 titik menjadi 4 titik tidak terdengar laporan soal bocor, maka tahun lalu potensi kebocoran memang dimulai sejak dari percetakan.
Kebocoran naskah yang diperkirakan terjadi sejak dari percetakaan itu, juga tidak lepas dari keterlibatan pihak lain. Sebab, beberapa pihak ikut mengamankan proses percetakan ini. Mulai dari jajaran dinas pendidikan daerah, polisi, hingga tim pengawas dari perguruan tinggi. "Sampai saat ini, laporan naskah bocor hampir tidak terdengar," tandasnya.
Jika penyerdehanaan percetakan naskah unas ini efektif menekan pergerakan mafia unas, Nuh mengatakan tahun depan sistem percetakan tahun ini akan dipertahanakan. Pemerintah pusat tidak akan memberikan lagi wewenang mencetakan naskah kepada pemerintah provinsi.
Nuh juga mengatakan, masing-masing percetakan yang sudah ditunjuk memiliki lokasi atau daerah tanggung jawab yang jelas. Misalnya, percetakan yang ada di Jawa Timur, memiliki wewenang mencetak soal untuk wilayah di Jawa Timur, Jawa Barat, Maluku, dan Papua.(wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Home Schooling Tidak Ikut Unas
Redaktur : Tim Redaksi