jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) melakukan investigasi terhadap Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Poltracking Indonesia, terkait perbedaan signifikan hasil survei Pilgub Jakarta 2024.
Pasalnya, kedua lembaga survei tersebut telah melakukan publikasi untuk Pilgub Jakarta dengan hasil yang berbeda.
BACA JUGA: Persepi Dipastikan Objektif dalam Selidiki Beda Hasil Survei LSI dan Poltracking
"Dewan Etik Persepi telah menyelesaikan penyelidikan terhadap prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia," kata Ketua Persepi Asep Saefuddin dalam keterangan tertulis, Senin (4/11).
Asep Saefuddin mengatakan pemeriksaan terhadap LSI san Poltracking menggunakan parameter dan ukuran yang sama.
BACA JUGA: Buntut Survei Pilkada DKI, Poltracking Terancam Disanksi Persepi
Untuk pemeriksaan LSI dilakukan pada Senin, 28 Oktober 2024, dan Poltracking Indonesia dilakukan pada hari berikutnya adalah pada Selasa, 29 Oktober 2024.
"Setelah pemeriksaan tatap muka, Dewan Etik meminta kedua lembaga menyampaikan keterangan tambahan secara tertulis yang dikirimkan pada 31 Oktober 2024," katanya.
Anggota Persepi Hamdi Muluk mengatakan pihaknya juga meminta kembali keterangan lanjutan dari Poltracking Indonesia pada Minggu, 2 November 2024, pukul 19.00 WIB, karena dipandang keterangan tatap muka dan tertulis yang telah disampaikan belum cukup memenuhi standar pemeriksaan.
Menurut Hamdi, kepada Lembaga LSI tidak dilakukan permintaan keterangan ulang.
"Karena keterangan yang disampaikan dan bahan-bahan yang telah dikirimkan ke Dewan Etik sudah memenuhi standar penyelidikan survei," bebernya.
Karena itu, Anggota Persepi Saiful Mujani menuturkan, terhadap kaputusan itu pihaknya memberikan sanksi terhadap Poltracking Indonesia.
Sanksi tersebut menurut Mujani adalah, ke depan Poltracking tidak boleh mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik.
"Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," tegasnya.
Adapun, dari hasil pemeriksaan secara tatap muka dan dari jawaban tertulis dari LSI dan Poltracking Indonesia dapat disimpulkan dan diputuskan sebagai berikut:
1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Lembaga Survei Indonesia telah melakukan survei sesuai dengan SOP survei opini publik. Pemeriksaan metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik.
2. Dewan Etik tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024 dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan Poltracking Indonesia.
3. Dewan Etik tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini public Poltracking Indonesia karena adanya perbedaan dari dua dataset (raw data) yang telah dikirimkan, sebagaimana rincian di bawah ini:
a. Dalam pemeriksaan pertama tanggal 29 Oktober 2024, Poltracking Indonesia tidak dapat menunjukkan data asli 2.000 sampel seperti yang disampaikan dalam laporan survei yang telah dirilis ke publik untuk bisa diaudit kebenarannya oleh Dewan Etik. Poltracking menyampaikan bahwa data asli sudah dihapus dari server karena keterbatasan penyimpanan data (storage) yang disewa dari vendor.
b. Dalam penyampaian keterangan tertulis pada 31 Oktober 2024, Poltracking Indonesia juga tidak melampirkan raw data asli 2.000 sample seperti yang dimintakan dalam dalam pemeriksaan pertama.
c. Dalam pemeriksaan kedua tanggal 2 November 2024, Dewan Etik kembali menanyakan tentang dataset asli yang digunakan dalam rilis survei, namun Poltracking Indonesia juga belum bisa menjelaskan dan menunjukkan data asli raw data 2.000 sample karena beralasan data tersebut telah dihapus dari server.
d. Pada tanggal 3 November 2024 sekira pukul 10.50 WIB, Dewan Etik menerima raw data yang menurut Poltracking Indonesia telah berhasil dipulihkan dari server dengan bantuan tim IT dan mitra vendor.
e. Dewan Etik lalu membandingkan kedua data tersebut dan ditemukan banyaknya perbedaan antara data awal yang diterima sebelum pemeriksaan dan data terakhir yang diterima pada 3 November 2024.
f. Adanya dua dataset yang berbeda membuat Dewan Etik tidak memiliki cukup bukti untuk memutuskan apakah pelaksanaan survei Poltracking Indonesia telah memenuhi SOP survei atau belum.
Diketahui, survei LSI yang dirilis pada 23 Oktober 2024 mengumumkan, pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih elektabilitas 41,6 persen. Kemudian Ridwan Kamil-Suswono di posisi kedua dengan 37,4 persen. SelanjutnyabDharma-Kun di posisi paling buncit dengan 6,6 persen.
Pada Kamis 24 Oktober 2024, Poltracking Indonesia mencatat keunggulan pasangan nomor urut satu Ridwan Kamil-Suswono dengan persentase 51,6 persen.
Untuk Pramono Anung-Rano Karno di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen. Lalu di urutan ketiga Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dengan 3,9 persen.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul