JAKARTA - Pemilihan Gubernur DKI Jakarta akan digelar har ini, Rabu (11/7). Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diputuskan KPU DKI Jakarta, ada 6.962.348 pemilih yang akan menyalurkan suaranya di 15.059 TPS (tempat pemungutan suara.
Jumlah pemilih ini merupakan data mutakhir yang ditetapkan setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diketuai Jimly Asshiddiqie merekomendasikan mencoret 21.344 pemilih yang dianggap ganda. Sebelumnya KPU DKI menetapkan 6.983.692 pemilih.
Namun persoalan tentang legitimasi pasangan gubernur yang bakal terpilih menghadang. Ini diakibatkan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kemungkinan tingginya angka warga yang tak menggunakan hak pilihnya (golput).
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mulyana W Kusumah, menyatakan bahwa dramatisasi ketidakberesan DPT mempunyai dampak psikologi politik terhadap ketidakyakinan publik atas apa pun hasil Pilkada DKI 2012. Menurutnya, hampir bisa dipastikan hasil Pemilukada DKI akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ragam protes terhadap hasil Pilkada maupun langkah hukum menyoal hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi dipastikan akan terjadi," kata Mulyana di Jakarta, Selasa (10/7).
Mantan koordinator Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) yang tenar di Pemilu era Orde Baru itupun menyoroti beberapa persoalan yang muncul. Di antaranya terkait kinerja jajaran penyelenggara Pilkada termasuk birokrasinya hingga tingkat bawah yang berdampak pada ketidakjelasan pemilih sehingga mendongkrak angka golput.
"Apakah sudah terdaftar di DPT, di TPS mana harus memilih dan persoalan lainnya, akan meningkatkan jumlah pemilih yang tidak menunaikan hak pilihnya. Pemenuhan hak pilih warga negara dalam Pilkada tidak bisa mengutamakan hyperaktivitas pemilih untuk menanyakan. Ini harusnya menjadi tanggung jawab segenap jajaran birokrasi penyelenggara," ulasnya.
Berdasarkan kenyataan itu, Mulyana memperkirakan tingkat partisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta tidak akan jauh berbeda dengan Pilkada DKI 2007 yang hanya 63,7 persen. "Bahkan bukan tidak mustahil tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta sama dengan saat Pemilu 2009, di kisaran 50,8 persen," sebutnya.
Dosen di Universitas Indonesia yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies itu menilai kondisi tersebut akan menguntungkan pasangan calon yang memiliki pendukung dengan ikatan emosional atau kedaerahan yang kuat, maupun pasangan calon dengan parpol pengusung yang intensif menggalang pendukung. Namun ada yang dikhawatirkan Mulyana.
"Yaitu tentang kadar legitimasi pemenang, dalam arti prosentase perolehan suara. Tidak akan mutlak, dalam arti sangat sulit melebihi jumlah keseluruhan pasangan calon yang kalah," ulasnya.
Karenanya pula, potensi adanya pengajuan keberatan atas hasil pemilukada DKI Jakarta putaran pertama dan kedua untuk diselesaikan di MK sangat besar. "Bukan mustahil, terjadi Pilkada tiga putaran berdasarkan putusan MK," pungkasnya. (awa/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Hari Pencoblosan, KPU DKI Didemo
Redaktur : Tim Redaksi