jpnn.com - JAKARTA - Anggota komisi VII kompak membantah pengakuan tentang adanya uang rasuah dari Kementerian ESDM untuk komisi yang membidangi energi itu. Anggota Komisi VII DPR Alimin Abdullah membantah menerima uang USD 2.500 dari Kementerian ESDM.
Politikus PAN itu menyatakan, anggota komisi VII kaget saat mendengar kabar tersebut. “Ah, tidak benar itu. Mana ada kita terima duit, teman-teman juga kaget ada hal semacam ini," kata Alimin ketika dihubungi, Rabu (26/2).
BACA JUGA: Komisi VII Bisa Boyongan ke Tahanan KPK
Alimin mengatakan, tudingan tersebut seharusnya sudah selesai. Dia menjelaskan, pejabat Kementerian ESDM, Didi Dwi Sutrisno mengaku uang tersebut ditaruh di amplop, kemudian dititipkan ke staf Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana.
“Nah, Sutan juga sudah bantah enggak terima duit. Saya enggak terima sama sekali, tidak ada itu,” imbuhnya.
BACA JUGA: Banyak Data Honorer K-2 Palsu
Sementara anggota Komisi VII Tri Yulianto mengakui adanya pertemuan. “Tapi, kan tidak ada transaksi duit. Ke mana duitnya itu, teman-teman juga enggak tahu, enggak ada yang terima duit,” imbuhnya.
Dia menduga, nama anggota komisi VII digunakan untuk mendapatkan uang. “Kenyataannya teman-teman di komisi bilang enggak ada yang terima,” tuturnya.
BACA JUGA: PAN: Risma Lebih Baik Ketimbang Jokowi
Di sisi lain, Partai Demokrat tetap tenang dalam menghadapi perkembangan kasus yang menyeret Sutan Bhatoegana dan kader-kader lainnya di komisi VII. Wakil Ketua Umum DPP PD Nurhayati Ali Assegaf meminta yang bersangkutan untuk senantiasa bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum yang akan dihadapi.
“Pak Sutan kita minta dan Pak Sutan sendiri juga (sudah) mengaku akan bekerjasama terus dengan KPK dalam menjalani proses hukum ini,” kata Nurhayati.
Bagaimana jika kemudian Sutan menyeret nama kader Demokrat lainnya? Ketua Fraksi PD itu menegaskan, partainya sama sekali tak khawatir terhadap hal tersebut. Menurut dia, selama ini partainya sudah membuktikan selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.
“Demokrat itu ada untuk pemberantasan korupsi dan tidak pernah ada intervensi terhadap kasus hukum. Jadi, proses hukumnya silakan berjalan dan kita dukung penuh KPK,” tegasnya. (gun/dyn/c10/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Bisa Kewalahan jika Lawan Risma
Redaktur : Tim Redaksi