jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali menerima pembayaran dana kompensasi dari pemerintah untuk penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite periode triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 38,03 triliun (termasuk pajak) atau Rp 34,26 triliun (tidak termasuk pajak).
Pertamina menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penerimaan pembayaran kompensasi tersebut.
BACA JUGA: Pertamina Membukukan Laba Bersih USD 2,66 Miliar hingga Oktober 2024
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan hingga akhir November 2024 lalu, Pertamina telah menerima total dana kompensasi dari pemerintah sebesar Rp 111,43 triliun (termasuk pajak).
Dana kompensasi ini mencakup selisih harga formula dengan harga eceran di SPBU untuk penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite periode triwulan IV 2023, periode triwulan I 2024, dan periode triwulan II 2024.
BACA JUGA: Pertamina NRE Raih Gold Rating di Ajang Asia Sustainability Reporting Rating 2024
Menurut Simon, penerimaan ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap Pertamina dalam menjalankan perannya sebagai penyedia energi di seluruh pelosok negeri.
"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian ESDM, atas dukungannya kepada perusahaan dengan mempercepat pencairan dana kompensasi BBM hingga triwulan II tahun 2024,” kata Simon dalam keterangannya, Rabu (4/12).
BACA JUGA: Pertamina Bawa Pariwisata & UMKM Binaan di Ajang DMI 2024 Tourism & Trade Expo Belanda
Simon juga menyampaikan PT Pertamina (Persero) akan terus mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dengan mengutamakan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi, serta menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Kami memfokuskan bisnis kami melalui strategi pertumbuhan ganda yang dirancang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon untuk transisi energi,” katanya.
Pertamina juga terus berupaya untuk mengoptimalkan distribusi BBM bersubsidi dan memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak melalui program Pertamina Subsidi Tepat Sasaran.
Di sisi lain, Pertamina juga terus mendorong penyaluran volume BBM non-subsidi melalui perluasan outlet BBM non-subsidi.
Atas upaya ini, Pertamina berhasil meningkatkan volume penjualan BBM non-subsidi year on year (yoy) sebesar 13 persen atau sebesar 31 juta kilo liter hingga triwulan III 2024.
Lebih lanjut Simon menyampaikan berbagai langkah untuk mendukung program subsidi tepat sasaran telah dijalankan, di antaranya adalah implementasi pembelian solar subsidi dan Pertalite subsidi untuk kendaraan roda 4 melalui QR Code MyPertamina.
Pertamina juga telah melakukan pengendalian distribusi LPG 3 kg bersubsidi dengan menggunakan Merchant Apps Pangkalan (MAP) Pertamina.
Selain itu, Pertamina juga melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di lebih 8 ribu SPBU seluruh Indonesia.
"Diharapkan proses digitalisasi ini dapat memantau proses implementasi program subsidi tepat sasaran secara realtime dan juga memastikan akses BBM serta LPG bersubsidi bagi masyarakat yang berhak,” ujar Simon.
Simon menambahkan pencapaian ini merupakan salah satu wujud komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan penyaluran BBM bersubsidi dan dukungan Pertamina terhadap pemerintah untuk mengurangi beban anggaran negara.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi