jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dinilai konsisten menerapkan Good Corporate Governance (GCG).
Di tengah maraknya penyuapan dan gratifikasi di berbagai lembaga, PHR terus memperkuat penerapan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi dan akuntabiltas.
BACA JUGA: Pertamina Hulu Rokan Capai Produksi Tertinggi, IEW: Ini Bukti Kemampuan Bangsa Kita
“PHR sangat konsisten menjalankan GCG, karena sebelumnya mereka memang sudah terbiasa. Bahkan, menurut saya, saat ini penerapan di PHR semakin meningkat,” ujar Pengamat ekonomi dan bisnis Universitas Riau Dahlan Tampubolon.
Karena konsistensi itulah, menurut Dahlan, penerapan GCG dan juga Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di PHR bisa disetarakan dengan perusahaan-perusahaan international oil company (IOC).
BACA JUGA: BPDPKS-Aspekpir Beri Edukasi Gen Z di Banten Tentang Peluang UKMK Berbasis Sawit
Termasuk di antaranya, adalah implementasi antisuap dan anti gratifikasi.
Pernyataan Dahlan, menyikapi penandatanganan komitmen bersama antara PHR dengan para mitra, saat kegiatan Vendor Day PHR 2023 pekan lalu.
BACA JUGA: Pertamina International Shipping Tambah 11 Armada Kapal Tanker
Melalui penandatanganan tersebut, PHR mendorong perusahaan mitra kerja untuk berkomitmen dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di wilayah kerja (WK) Rokan.
Dahlan mengaku paham betul, karena Universitas Riau juga beberapa kali bekerja sama dengan PHR, yang merupakan bagian dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Hubungan kerja yang terjalin, mulai proses procurement hingga menjalankan pekerjaan, dinilai Dahlan, semua didasarkan atas penerapan GCG yang sangat baik.
Tidak hanya pada tahapan kontrak, namun juga pelaksanaan pekerjaan dan bahkan pembayaran, para mitra harus mengikuti aturan baku yang sudah ditetapkan PHR. Termasuk prosedur dan time schedule.
“Bahkan ketika quality control, pemeriksa bukan dari Pekanbaru, tetapi langsung dari Jakarta. Apalagi prinsip fairness, PHR sangat fair. Tidak ada calon mitra yang tiba-tiba menang di ujung,” kata dia.
Dalam kaitan itulah para mitra akhirnya bekerja dengan standar yang sudah ditetapkan. Termasuk soal pencapaian target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), safety, ketepatan pengiriman barang.
“Begitu juga soal keselamatan kerja, mitra tidak bisa main-main. Mereka hahrus menerapkan zero accident,” lanjutnya.
Salah satu mitra PHR, PT Lerindro Internasional mengakui tingginya standar kerja PHR.
"PHR memiliki standar yang kadang tidak dimiliki oleh KKKS lain. Contohnya terkait verifikasi dan validasi sehingga itu sangat membantu dan memastikan bahwa pelaksanaan Contractor Health Environment Safety Management (CHSEM) di lapangan berjalan dengan baik," sebut HSE Manager PT Lerindro Internasional Andri Juniko.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada