JAKARTA - Batalnya rencana pembatasan konsumsi BBM subsidi yang digagas pemerintah tak menciutkan nyali Pertamina. Kini, perusahaan energi ini siap memulai rencana pembatasan konsumsi BBM, bukan di Jabodetabek, tapi malah di Kalimantan.
VP Komunikasi PT Pertamina Mochamad Harun mengatakan, rencana pembatasan BBM subsidi di Kalimantan merupakan inisiatif murni dari Pertamina untuk membantu pemerintah mengendalikan konsumsi BBM. "Kami akan mulai di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah," ujarnya kemarin (3/5).
Menurut Harun, dua provinsi tersebut dipilih karena merupakan pusat industri pertambangan batu bara dan kelapa sawit. Selama ini, ratusan bahkan ribuan truk pengangkut komoditas batu bara maupun sawit memang menyedot BBM subsidi dalam jumlah besar. "Padahal, mereka kan industri, harusnya membeli BBM nonsubsidi," katanya.
Sebenarnya, Pertamina sudah menyediakan SPBU khusus untuk melayani truk-truk tambang dan perkebunan dengan BBM nonsubsidi. Namun, kenyataannya, truk-truk tersebut tetap membeli BBM subsidi yang harganya memang jauh lebih murah.
Selain itu, banyak masyarakat yang memodifikasi tanki mobilnya untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar, lalu menjualnya ke sektor industri. "Jadi, nanti sekalian kita lakukan pengaturan," ucapnya.
Harun mengatakan, langkah yang dilakukan Pertamina nanti lebih tepat disebut sebagai pemerataan ketimbang pembatasan. Sebab, dengan sistem bebas seperti saat ini, yang menjadi korban justru masyarakat, karena BBM subsidi untuk mereka habis disedot sektor industri.
Bagaimana cara pembatasannya? Harun mengatakan, saat ini tim Pertamina tengah bekerjasama dengan pemerintah daerah dan kepolisian, serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mematangkan skema pembatasan."
"Rencanan ya, bisa menggunakan stiker atau semacam RFId (Radio Frequency Identification). Nanti angkutan untuk transportasi umum atau mobil akan kita batasi pembeliannya," ujarnya.
Menurut dia, saat ini tim Pertamina tengah melakukan kajian terkait berapa jatah BBM subsidi yang bisa dikonsumsi oleh kendaraan umum mapun kendaraan pribadi. "Misalnya, jika jatahnya ditetapkan 10 liter per hari, maka kendaraan tersebut maksimal hanya bisa membeli BBM subsidi 10 liter. Jika ingin membeli lagi, harus menunggu keesokan hari," katanya.
Kapan akan dilakukan? Harun menyatakan, Pertamina menargetkan proses persiapan bisa dilakukan dalam satu bulan ini. Sehingga, bisa mulai diberlakukan pada Juni mendatang. "Ini pilot project, kalau berhasil maka akan kami perluas ke provinsi lain," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, pemerintah memang ingin memperketat distribusi BBM subsidi di wilayah-wilayah yang bersinggungan dengan industri. Selain Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, wilayah lain yang mendapat sorotan tajam adalah Batam. "Langkah ini penting agar BBM subsidi bisa tepat sasaran, tidak jatuh ke tangan industri," ujarnya. (owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Daerah Diminta Proaktif Urus Perumahan
Redaktur : Tim Redaksi