jpnn.com - JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menandatangani perjanjian jual beli untuk akuisisi kepemilikan Shell Upstream Overseas Services (I) Limited (SUOS) di Blok Masela pada 25 Juli 2023.
Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina mengapresiasi langkah Pertamina tersebut.
BACA JUGA: Sah! Pertamina dan Petronas Resmi Akuisisi 35 Persen Saham Shell di Blok Masela
Namun, Engelina Pattiasina meminta pemerintah untuk mempersiapkan pengembangan industri Petrokimia dan turunannya di Maluku.
“Pertama kita bersyukur dan mengapresiasi sikap pemerintah atau Pertamina yang mengambil alih saham Shell, tetapi ada pekerjaan besar di depan untuk mengembangkan industri gas di Maluku. Begitu start harus memikirkan industri di sana,” ujar Engelina Pattiasina dalam keterangnya di Jakarta, Rabu (26/7).
BACA JUGA: Pertamina Gantikan Shell di Blok Masela, Pengamat Bilang Begini
Lebih lanjut Engelina menyebutkan, dari informasi yang ada, 65 persen saham dikuasai Inpex Jepang, sedangkan 35 persen yang sebelumnya dikuasai Shell kini 20 persen telah dikuasai PHE dan 15 persen Petronas.
“Pertamina harus membuktikan bisa mengelola sumber daya alam sendiri. Pertamina lahir dari rongsokan puing Pangkalan Brandan dan terbukti bisa.”
BACA JUGA: Proyek LNG Blok Masela Diharapkan Beri Banyak Manfaat Bagi Masyarakat Maluku
“Jadi, tidak masuk akal kalau sekarang justru Pertamina tidak mampu mengelola sumber minyak dan gas sendiri,” tegas Putri Pelopor Pertamina Almarhum Brigjen TNI JM Pattiasina itu.
Engelina mengatakan, sebenarnya Pertamina sudah membuktikan dan berhasil melakukan rancang bangun dan mengelola pembangunan kilang LNG darat di Arun, Bontang, Tangguh dan Donggi- Senoro.
Hal tersebut, lanjutnya, membuktikan anak bangsa mampu untuk menggantikan Shell di Masela.
“Saya secara pribadi yakin Pertamina memiliki kemampuan. Justru, harus didorong agar Pertamina makin memperluas hal-hal seperti di Blok Masela ini,” kata Engelina.
Dikatakan, hampir seluruhnya dilakukan dengan tenaga ahli dan pekerja Indonesia. Dengan atau tanpa Shell, rancang bangun dan konstruksi kilang LNG darat sudah mendekati tingkat kematangan dengan sedikit saja perubahan teknologi.
Dari sisi usaha mendapatkan pasar/pembeli LNG, justru peran Inpex yang akan sangat berarti dan penting. Inpex, yang mirip seperti Pertaminanya negara Jepang tentu tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pasar Jepang.
Sekali lagi, Engelina mengatakan langkah pemerintah itu perlu diapresiasi. Sebab, Engelina mengaku dirinya dan kawan-kawan telah lama memperjuangkan agar kilang Blok Masela dipindahkan ke darat, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak ekonomi dari keberadaan kilang darat.
Dia menjelaskan, kepastian pembiayaan Blok Masela juga harus menjadi perhatian dari semua pihak yang berjuang dan mendorong agar kilang Blok Masela di darat, seperti beberapa akademisi dari Universitas Pattimura, Universitas Darusalam Ambon, UKI Maluku, Politeknik Negeri Ambon, LIPI Ambon, Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPEN), HMI Maluku.
Juga tokoh-tokoh masyarakat adat dan beberapa pribadi di Jakarta seperti Amir Hamzah Marasabessy yang secara tegas mendorong dan meyakinkan pemerintah untuk memindahkan kilang Blok Masela ke darat.
Engelina mengingatkan, sejak dini perlu dipikirkan pengembangan industri, sehingga gas bisa dikelola di Maluku dan dapat memberikan multiplier secara ekonomi.
Dia meminta, agat jangan lagi industri dibangun di tempat lain, karena Maluku juga membutuhkan kehadiran industri gas yang bisa menjadi penggerak ekonomi di Maluku dan kawasan timur.
Selain itu, pemerintah harus memastikan hak dan perlindungan masyarakat adat, masyarakat lokal.
“Tidak boleh terjadi, kekayaan alam diambil, tetapi masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat. Masyarakat lokal tidak boleh menjadi korban atas kekayaan alamnya, tetapi harus ikut menikmati kesejahteraan,” tegasnya.
Engelina mengatakan pihaknya melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan pemerintah agar memindahkan kilang Blok Masela ke darat, agar Maluku bisa mendapat manfaat ekonomi dan bisa menjadi pusat pertumbuhan baru.
Hal tersebut hanya bisa diperoleh kalau pemerintah segera memikirkan langkah nyata untuk mengembangkan industri turunan dari gas.
“Saya yakin pemerintah sudah memikirkan, karena selama ini pemerintah terus mendorong hilirisasi. Ya hilirisasi juga harus berlaku bagi gas di Masela. Pemerintah juga diminta adil untuk memberikan porsi terbaik bagi daerah dan masyarakat adat atau lokal.”
“Jangan hanya PI, tetapi harus ditentukan secara detail apa yang menjadi hak daerah dan masyarakat sekitar. Kekayaan itu ada di Maluku dan sekitar Masela, sehingga sangat wajar kalau masyarakat Maluku dan sekitar Masela menikmati kesejahteraan, justru bukan digusur atau tergusur,” sambungnya.
Engelina meminta kepada semua pihak agar program Presiden untuk hilirisasi bukan hanya untuk mineral tetapi juga untuk produksi gas bumi.
Hilirisasi gas bumi, jelas Engelina, antara lain membangun kompleks petrokimia berupa pabrik petrokimia dari hulu sampai hilir atau produk akhir yang bukan menyediakan lapangan kerja tapi juga membangun sentra ekonomi di Maluku khususnya atau untuk kawasan timur.
“Beberapa produk akhir yang akan dihasilkan dapat menggantikan produk akhir petrokimia untuk kebutuhkan dalam negeri, yang selama ini diimpor dan menghabiskan devisa miliaran dollar setiap tahun,” tutur Engelina.
Seharusnya, menurut Engelina, jika mengambil kewajiban domestik market obligation (DMO) di produksi minyak yang besarnya 25 persen dari hasil produksi bagian kontraktor, maka kewajiban DMO ini juga layak diterapkan untuk produksi gas lapangan Abadi Masela.
Shell Inggris menjual sahamnya hingga $650 juta kepada Pertamina dan Petronas. Inpex dan mitra barunya akan mengeksploitasi Abadi Masela sebagai proyek gas alam cair darat berkapasitas 9,5 juta ton per tahun yang akan mencakup skema penangkapan dan penyimpanan karbon. Transaksi Shell berlaku 1 Januari 2023. (rls/sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu