jpnn.com, JENEWA - Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) yang dirancang Rusia untuk akses bantuan dan perlindungan sipil di Ukraina, batal.
DK PBB tidak akan melakukan pemungutan suara pada Jumat (18/3).
BACA JUGA: Jepang Memergoki 4 Kapal Perang Rusia Bergerak Menuju Eropa
Pembatalan disebabkan utusan Rusia untuk PBB menuduh negara-negara Barat berkampanye melakukan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap langkah tersebut.
Disebut, para diplomat mengatakan langkah Rusia akan gagal karena sebagian besar dari 15 anggota dewan kemungkinan akan abstain dari pemungutan suara itu.
BACA JUGA: Ukraina Berduka, Ibu 12 Anak Gugur di Garis Depan Perang Melawan Rusia
Rancangan resolusi dinilai tidak membahas pertanggungjawaban atau mengakui invasi Rusia terhadap tetangganya, juga tidak mendorong untuk mengakhiri pertempuran atau penarikan pasukan Rusia.
“Banyak rekan dari banyak delegasi memberi tahu kami tentang tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh mitra Barat."
BACA JUGA: Polisi Tangkap Pembakar Bendera Merah Putih, Sungguh Tak Disangka
"Bahwa mereka dipaksa, termasuk diperas dan diancam,” ujar Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia pada Kamis (17/3).
Berbicara pada pertemuan DK PBB tentang situasi kemanusiaan Ukraina, yang diminta oleh anggota DK kubu negara-negara Barat, Nebenzia mengatakan pihaknya memahami betapa sulitnya bagi negara-negara kubu Rusia untuk menahan serangan gencar.
Sementara itu, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan satu-satunya pihak yang melakukan persuasi dengan kekuatan fisik adalah orang-orang Rusia.
"Mereka harus melakukannya jika mereka ingin membuat siapa pun mendukung mereka," katanya.
Rusia meminta DK PBB bertemu pada Jumat, saat pemungutan suara telah dijadwalkan untuk membahas tentang laboratorium biologi AS di Ukraina.
Pada pertemuan DK PBB tentang masalah yang sama pekan lalu, yang juga diminta oleh Rusia, Thomas Greenfield mengatakan tidak ada laboratorium senjata biologis Ukraina yang didukung oleh Amerika Serikat.
PBB juga mengatakan tidak memiliki bukti bahwa Ukraina memiliki program senjata biologis.
Rusia menyebut invasinya ke Ukraina sebagai operasi militer khusus yang menargetkan infrastruktur militer Ukraina.
Moskow membantah menyerang warga sipil.
Menurut kepala urusan politik AS Rosemary DiCarlo, badan hak asasi manusia PBB mencatat 726 kematian, termasuk 52 anak-anak, sepanjang 24 Februari hingga 15 Maret.
Selain itu, 1.174 orang terluka, termasuk 63 anak-anak.
"Jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi," katanya.
"Sebagian besar korban disebabkan penggunaan senjata peledak di kawasan berpenduduk dengan dampak yang luas."
"Ratusan bangunan tempat tinggal telah rusak atau hancur, seperti juga rumah sakit dan sekolah," kata DiCarlo.
"Besarnya korban sipil dan hancurnya infrastruktur sipil di Ukraina tidak dapat disangkal. Ini menuntut penyelidikan menyeluruh dan pertanggungjawaban," katanya.
Organisasi Kesehatan Dunia telah memverifikasi 43 serangan terhadap layanan kesehatan di Ukraina.
Akibat serangan tersebut 12 orang tewas dan melukai puluhan lainnya, termasuk petugas kesehatan, kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada Dewan Keamanan.
"Dalam konflik apa pun, serangan terhadap layanan kesehatan merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional," kata Tedros kepada dewan, tanpa menyebutkan siapa yang harus disalahkan.(Antara/Reuters/JPNN)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang