JAKARTA - Pemerintah daerah diminta secepatnya memasukkan usulan dan sanggahan honorer kategori dua (K2) sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Pasalnya pertengahan Juli ini, semua usulan maupun sanggahan sudah ditutup.
"Kita tidak menunggu lebih lama lagi karena pemerintah juga ada deadline untuk persiapan seleksi CPNS dari honorer K2 pada September mendatang," kata Diah Faraz, kabid Rekrutmen SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Senin (8/7).
Kalaupun ada honorer yang masih diterima, hanya sebatas pada luncuran kategori satu (K2). KemenPAN-RB sudah memberikan tenggat kepada instansi pusat dan daerah untuk memasukkan usulan honorer K2 sampai 10 Juli.
"Perlu waktu banyak untuk menyediakan soal, menggandakan, dan mendistribusikan. Yang paling sulit itu dalam distribusi karena seluruh daerah akan dikirimkan materinya," terangnya.
Ditambahkan, pemerintah hanya akan mengambil maksimal 30 persen honorer K2 untuk menjadi CPNS. Yang tidak lulus atau tidak memenuhi kriteria akan dikembalikan ke daerah karena itu menjadi tanggung jawab daerah. Apakah dipensiunkan atau diberi pesangon. (esy/jpnn)
"Kita tidak menunggu lebih lama lagi karena pemerintah juga ada deadline untuk persiapan seleksi CPNS dari honorer K2 pada September mendatang," kata Diah Faraz, kabid Rekrutmen SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Senin (8/7).
Kalaupun ada honorer yang masih diterima, hanya sebatas pada luncuran kategori satu (K2). KemenPAN-RB sudah memberikan tenggat kepada instansi pusat dan daerah untuk memasukkan usulan honorer K2 sampai 10 Juli.
"Perlu waktu banyak untuk menyediakan soal, menggandakan, dan mendistribusikan. Yang paling sulit itu dalam distribusi karena seluruh daerah akan dikirimkan materinya," terangnya.
Ditambahkan, pemerintah hanya akan mengambil maksimal 30 persen honorer K2 untuk menjadi CPNS. Yang tidak lulus atau tidak memenuhi kriteria akan dikembalikan ke daerah karena itu menjadi tanggung jawab daerah. Apakah dipensiunkan atau diberi pesangon. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Maharani Digarap KPK, Fathanah Pasrah
Redaktur : Tim Redaksi