JAKARTA--PT Perumnas diminta meningkatkan layanan pembangunan perumahan di daerah. Pasalnya, banyak pemda yang mengeluhkan rendahnya kinerja Perumnas dalam mengatasi kebutuhan rumah di daerah.
“Dari kunjungan kerja ke daerah, saya banyak mendapat keluhan dari pemda yang menyatakan Perumnas kurang proaktif menindaklanjuti PKO (perjanjian kerja sama operasional)," ujar Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz dalam keterangan persnya, Rabu (30/5).
Atas keluhan itulah, politisi PPP ini meminta Perumnas untuk lebih proaktif menindaklanjuti PKO karena Perumnas bukan institusi pemerintah melainkan BUMN.
"Saya yakin Perumnas bisa lebih cepat dalam merealisasikan target dan saya ingin Perumnas menjadi pionir," ucapnya.
Terkait pemasalahan lahan untuk pembangunan rumah, menurut dia, bila pemda minta tanahnya dibeli dengan harga tinggi, itu adalah urusan daerah dan bukan pusat. Sebab pusat telah mengingatkan pemda untuk menyediakan lahan bagi perumahan bagi masyarakat termasuk PNS dengan cara tanahnya dihibahkan.
"Urusan perumahan adalah tanggung jawab pemda. Pusat hanya membantu saja, kewenangan terbesar ya di pemda," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, Perumnas bisa bekerja sama dengan BPN untuk pembebasan sertifikat. Sedangkan untuk pembebasan biaya pemasangan listrik bisa menggandeng PLN.
“Saya sudah bertemu dengan Dirut PLN dan beliau sudah bersedia membantu pembebasan biaya pemasangan listrik dengan catatan lokasinya sudah pasti. Tapi nanti bebannya diserahkan kepada penghuni dengan cara dicicil," terangnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Tambah Kuota untuk Kalimantan
Redaktur : Tim Redaksi