PALEMBANG - Dewan Pers meminta perusahaan media yang menjadi tempat bernaung wartawan, yang menjadi korban kekerasan saat melakukan tugas peliputan khususnya, ikut bertanggung jawab atas apa yang menimpa karyawannya. Ini diungkapkan Ketua Dewan Pers Bagir Manan di sela-sela Sosialisasi MoU Dewan Pers dengan Polri, Pedoman Pemberitaan Media Cyber, dan MoU Dewan Pers dengan Komisi Informasi di Hotel Aryaduta Palembang kemarin.
Menurut Bagir, pihaknya tetap bertanggung jawab memediasi para wartawan yang menjadi korban kekerasan, khususnya yang dilakukan anggota Polri saat bertugas mengamankan aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM beberapa hari belakangan ini. ”Dewan Pers bertanggung jawab, tapi tidak kurang juga tanggung jawab dari media yang bersangkutan, tempat para wartawan (korban kekerasan, Red) ini bekerja,” tandasnya.
Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) itu menambahkan, pihaknya telah mempertemukan sejumlah wartawan yang menjadi korban kekerasan hingga perampasan, saat demo menolak kenaikan BBM di Jakarta dengan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution, Rabu (28/3) lalu.
Bagir menambahkan, Mabes Polri berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik, dan meminta maaf atas tindakan anggotanya yang telah berlaku kasar kepada wartawan saat aksi unjuk rasa di Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku perampasan memory card milik wartawan pun akan ditindak tegas. ”Tapi Anda juga harus bertanya, apa yang telah dilakukan perusahaan-perusahaan pers, tempat para wartawan (korban kekerasan, Red) ini bekerja,” tegasnya.
Selain itu, Bagir merinci, Dewan Pers pada dasarnya telah pula memberi petunjuk melalui Undang Undnag (UU) agar para wartawan lebih memerhatikan secara sungguh-sungguh situasi yang berkembang di lapangan saat melakukan peliputan. Jangan hanya karena dorongan kompetisi antar media, dan demi meraih rating tertinggi, wartawan mengambil resiko yang begitu besar, bahkan tanpa disadari mempertaruhkan nyawanya hanya demi sebuah berita ekslusif.
”Untuk hal-hal semacam ini pula Dewan Pers mempertimbangkan dilakukan uji kompetensi terhadap wartawan, agar membuat para wartawan menjadi lebih profesional, tak kebablasan, serta lebih berkualitas,” pungkasnya.
Sementara Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin menyatakan, kegiatan sosialisasi peraturan Dewan Pers ini merupakan sebuah langkah yang bermanfaat, tak hanya bagi kalangan pers sendiri, namun juga bagi pejabat daerah dan masyarakat. ”Para wartawan menurut saya bisa menarik banyak manfaat dari kegiatan ini. Uji kompetensi wartawan, silakan diikuti,” katanya
Mengenai persoalan dengan wartawan, selama menjabat menurut Alex, tetap ada, karena dimanapun dan dengan siapapun, perbedaan pendapat pasti dapat saja terjadi. Namun selama persoalan itu diselesaikan dengan kepala dingin, tak emosional dan semuanya demi kebaikan bersama, pasti masalah itu akan dapat terselesaikan dengan baik. (rzy)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Bermanuver, Peta Berubah
Redaktur : Tim Redaksi