jpnn.com, JAKARTA - Perwakilan Masyarakat Diaspora Manggarai Raya Jakarta melakukan audiensi dengan anggota DPR RI asal Dapil NTT pada Rabu (1/7/2020). Mereka diterima oleh Yohanis Fransiskus Lema dan Andreas Hugo Pareira yang keduanya dari PDIP di ruangan Pansus C, Nusantara II, DPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Diaspora memaparkan alasannya untuk menolak rencana pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Pemerintah Propinsi NTT yang memberikan izin penambangan batu gamping dan pabrik semen di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamb Leda, Kabupatena Manggarai Timur, NTT.
BACA JUGA: Diaspora Manggarai Raya Tolak Tambang di Lengko Lolok, Begini Alasannya
Pemkab Kabupaten Manggarai Timur dan Pemprov NTT sedang memproses perizinan penambangan batu gamping dan pabrik semen di Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, NTT.
Koordinator Diaspora Manggarai, Flory S. Ngganggur mengatakan, pihak investor saat ini tengah berupaya melakukan pembebasan lahan, termasuk memindahkan atau merelokasi dua buah anak kampung (dusun) untuk memuluskan eksploitasi batu gamping yang ada di bawahnya.
BACA JUGA: Dua Penambang Emas Tanpa Izin Tewas Mengenaskan di Dalam Lubang Tambang
"Kami memohon dukungan berkaitan dengan upaya penolakan yang kami lakukan. Dua harapan, ikut menyuarakan penolakan dan DPR RI sesuai fungsinya ingatkan pemerintah tak eksploitasi tambang di Matim," kata Flory.
Menurut Flory, lokasi pabrik dan tambang berada di atas lahan produktif seperti sawah dan ladang milik petani. Akibatnya nanti kata Flory, akan kehilangan sumber penghasilan para petani dan keturunannya untuk selama-lamanya.
Sementara usaha alternatif seperti beternak sulit kata Flory sulit dikembangkan karena kekurangan lahan. Apalagi ganti rugi yang diterima tidak menjamin kehidupan dalam jangka panjang.
"Akan terjadi pengangguran baru karena pabrik tidak akan banyak menggunakan tenaga lokal (unskilled). CSR tidak akan pernah menjamin terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat yang sudah kehilangan tanah garapannya," jelasnya.
Sementara secara sosial dan budaya kata Flory, masyarakat adat dicabut dari akar budayanya. Bahkan akan terbentuknya struktur sosial baru yang lebih individualistis dan anti sosial.
"Musnahnya ritus budaya warisan leluhur masyarakat Manggarai (penti,
barong lingko, barong wae teku, paki kaba, dll). Hilangnya simbol persatuan adat warisan leluhur: kebun adat (lingko), sumber air utama (wae teku), rumah adat (mbaru gendang), mesbah adat (compang) beserta asesoris ritualnya," katanya.
Flory menegaskan, berdasarkan Keppres No. 26/2011 dan Permen ESDM No. 2/2017 Tentang Penetapan Cekung Air Tanah di Indonesia menetapkan kawasan Reo sampai Riung di Kabupaten Mangarai Timur sebagai daerah Cekung Air Tanah.
Menanggapi Flory, Anggota DPR RI, Andreas Hugo Pareira menilai data yang disajikan cukup jelas. Data tersebut akan menjadi masukan baginya untuk memperjuangkan kepada Pemerintah. "Datanya cukup lengkap, ini menjadi masukan untuk kami," kata Andres.
Andreas pun meminta Pemda Kabupaten Manggarai Timur supaya tidak menjadi calo atas rencana penambangan dan pendirian pabrik semen
"Saya minta Pemda jangan menjadi calon dalam sebagai regulator atas rencana penambangan dan pendirian pabrik semen di Desa Satar Punda. Hal ini sering terjadi. Itu sering terjadi. Saya tidak mengatakan siapa-siapa tapi dalam banyak kasus, seringkali justru pemerintah mau 'main'' bukan berperan sebagai regulator yang melindungi rakyat tapi berperan sebagai perantara," tegasnya.
Andreas mengingatkan, pemerintah selayaknya sebagai regulator bisa melindungi rakyat. Jangan sampai pemerintah posisinya menjadi tidak seimbang. "(Pemda) berperan sebagai perantara di dalam proses ini, sehingga kemudian posisinya menjadi tidak berimbang," katanya.
Masyarakat kata Andreas, jangan sampai diiming-imingi, kemudian mereka dalam ketidaksadaran melepaskan tanahnya. "Kita harus mengedukasi juga saudara-saudara di seluruh Flores, NTT jangan terlalu mudah untuk melepaskan tanahnya," katanya.
Sementara Anggota DPR, Yohanis Fransiskus Lema menegaskan, pihaknya secara menolak segala bentuk eksploitasi tambang di NTT. "Ketika ada gonjang ganjing keributan soal tambang ini, saya secara pribadi langsung mengambil posisi tegas. Menolak," kata pria yang akrab dipanggil Ansy ini.
Dikatakan Ansy, NTT adalah propinsi kepulauan. 71 persen wilayah NTT adalah laut. Laut kata Ansy, belum diperdayakan untuk menunjang perekonomian NTT.
"Saya secara pribadi sebagai anggota komisi IV, selalu bicara NTT itu nelayan ternak dan tani. Kalau mau bangun pariwisata, pariwisata di NTT itu perspektif dasarnya itu konservasi. Bukan eksploitasi, bukan pembongkaran," ujar Ansy.
NTT dikatakan Ansy adalah pertanian yang merupakan urat nadi kehidupan. Namun kata Ansy, mayoritas kepala daerah di NTT tak peduli dengan pembangunan dan pengembangan pertanian.
"Kalau pertanian hari ini menggeliat di banyak daerah, itu kerja masyarakat sendiri. Kerja komunitas, bukan kerja negara. Negara tidak pernah hadir membangun pertanian. Ketika kemudian dikatakan sektor pertanian itu sektor yang membawa kemiskinan, karena memang tidak pernah diurus. Dan paling gampang adalah mengeluarkan izin untuk investor kemudian melakukan penambangan," tegasnya.
Untuk itu Ansy mendorong supaya memperbaiki paradigma soal kemiskinan di NTT. Kata Ansy, alasan utama kemiskinan di propinsi yang dipimpin Viktor Laiskodat itu karena negara selalu tidur panjang.
"Ingat, kemiskinan di NTT bukan karena banyaknya lahan tidur, bukan karena manusia tidur, tapi karena negara yang tidur panjang. Karena tidak mampunya negara, kemudian dia lepas tangan dan kemudian mengeluarkan izin tambang," tukasnya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich