jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan pesan pada Kabupaten Grobogan untuk mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem.
Hal itu disampaikan Muhadjir saat menghadiri kegiatan Tausyiah Kebangsaan "Sosialisasi Bangga Kencana dan Gerakan Semesta Mencegah Stunting", di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Selasa (23/5).
BACA JUGA: Turunkan Angka Stunting, Dexa Group Gandeng BKKBN, Polri & Bidan
Muhadjir menekankan supaya penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem bisa dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Sebab, masalah stunting dan miskin ekstrem itu berhimpitan.
BACA JUGA: Menko PMK Punya Target Pengentasan Stunting untuk Sidoarjo
"Berdasarkan data, Kabupaten Grobogan 40 persen keluarga yang miskin ekstrem punya balita stunting, karenanya menangani kemiskinan ekstrem juga menangani stunting juga," ungkapnya.
Dia juga meminta supaya pemerintah daerah dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem aktif melakukan pendataan, penyisiran, dan intervensi pada warga yang belum mendapatkan bantuan sosial, BPJS kesehatan, dan juga dalam sarana sanitasi yang kesemuanya sangat dibutuhkan bagi warga miskin ekstrem.
BACA JUGA: Apresiasi Kota Pekanbaru, Menko PMK Minta Penanganan Stunting Berkelanjutan
"Saya mohon seluruh unsur masyarakat dalam gerakan semesta ini bisa melakukan gerakan secara terpadu terintegrasi antara penanganan kemiskinan dan stunting," tegasnya.
Pada kesempatan selanjutnya, Menko PMK bersama Bupati Grobogan dan Kepala BKKBN langsung menyisir warga miskin ekstrem dan rentan stunting di Desa Krangganharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Menko PMK berinteraksi, berdialog menanyakan ihwal skema bantuan sosial yang sudah diterima beberapa warga. Dari dialognya, Menko PMK mendapatkan informasi bahwa masih terdapat beberapa warga yang masih belum mendapatkan skema bantuan sosial PKH dan belum masuk dalam data DTKS. Kemudian juga masih ada beberapa warga yang belum masuk keanggotaan BPJS Kesehatan.
Muhadjir meminta pihak desa mendata warganya yang miskin ekstrem dan rentan stunting untuk bisa dimasukkan sebagai penerima PKH dan didaftarkan BPJS Kesehatan.
Kemudian, dia meminta pihak desa bisa bergotong royong membantu melalui anggaran Dana Desa, dan juga membantu memenuhi asupan gizi dengan swadaya masyarakat dan memberikan makanan tambahan yang bergizi.
Diharapkan pemerintah daerah untuk bisa memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni, yang masih memiliki rumah dengan genteng bocor dan lantai tanah supaya bisa direnovasi.
Dalam kesempatan itu, hadir Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, jajaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kabupaten Grobogan, dan dihadiri oleh para Kepala Desa, Lurah, Camat, dan seluruh warga dan pemuda-pemudi di Kabupaten Grobogan.
Bupati Grobogan Sri Sumarni menjelaskan permasalahan stunting di wilayahnya berdasarkan SSGI 2022 masih sebesar 19,3 persen.
Kemudian, masalah Kemiskinan Ekstrem berdasarkan data BPS 2022 sebesar 2,29 persen.
Berbagai program telah dilakukan pihaknya, seperti program Gercep Stunting (Gerakan Cegah Stunting) yang menyasar remaja, ibu hamil, baduta, balita, dan keluarga berisiko stunting.
Juga dilakukan perbaikan sistem manajemen data menggunakan aplikasi Atasi Stunting.
Di samping itu, penguatan pendataan sinkronisasi kebijakan, dan juga Bapak Asuh anak stunting.
"Kami berharap penuh didukung dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Grobogan. Komitmen kita bersama, masalah stunting di Kabupaten Grobogan bisa menurun, dan kemiskinan ekstrem memenuhi target yang diharapkan," jelas Sri.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul