jpnn.com, JAKARTA - Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Prof Eko Prasojo mendukung kebijakan perampingan birokrasi melalui pemangkasan jabatan eselon.
Namun, dia berharap pemangkasan jabatan eselon di sejumlah kementerian dan pemerintah daerah harus dilakukan secara kolektif dan bertahap.
BACA JUGA: Menteri Tjahjo Pastikan Program Pemangkasan Jabatan Eselon Dipercepat
"Kata kunci dari proses pemangkasan eselon ini, yakni harus dilakukan secara kolektif dan bertahap," ujar Eko di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.
Dikatakan, secara bersama-sama antara kementerian dan pemerintah daerah melakukan pengecekan jabatan mana yang mau dipangkas. Jabatan stuktural, seperti perencana yang mempunyai tugas merencanakan, auditor yang memiliki tugas mengaudit dan lain sebagainya, harus dikeluarkan dari jabatan struktural.
BACA JUGA: Jabatan Eselon Tunjangannya Lumayan Tinggi, Silakan Pangkas Saja
Pemangkasan eselon itu dilakukan secara bertahap karena ada beberapa tahapan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah juga harus melihat kemampuan dan kekuatan untuk melakukan pemangkasan eselon tersebut.
"Itu kata kunci pentingnya, agar reformasi tidak dilakukan secara drastis dan radikal," kata dia.
BACA JUGA: Perampingan Birokrasi: Jabatan Eselon I dan II Juga Perlu Dievaluasi
Mantan Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan RB) itu menjelaskan bahwa sejatinya reformasi seperti memperbaiki pesawat yang sedang terbang. Perbaikan harus dilakukan terhadap mesin pesawat tanpa menyebabkan pesawat jatuh atau oleng.
"Reformasi di bidang birokrasi ini harus dilakukan secara hati-hati," ujar dia.
Eko Prasojo mengatakan, pemangkasan eselon memiliki dampak positif, seperti proses pengambilan keputusan lebih cepat serta profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) semakin meningkat.
Dampak negatifnya, kata dia, jika eselon dipangkas, maka pemerintah harus menyiapkan pejabat fungsional. Dalam hal itu, jika ASN lama tidak bisa melakukan adaptasi maka mau tidak mau harus diberikan "jabat tangan emas" atau pensiun dini. Selain itu, tunjangan kinerja bagi ASN juga harus ditingkatkan. (antara/jpnn)
Video Pilihan :
Redaktur & Reporter : Soetomo