Pesan Pak Jokowi untuk Pemda soal Jurus Pengendalian Inflasi

Jumat, 23 Oktober 2020 – 11:19 WIB
Presiden Joko Widodo. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara soal pengendalian inflasi yang tidak hanya berfokus pada upaya-upaya mengontrol harga.

Jokowi menyampaikan hal itu saat berbicara di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020 uang diunggah akun Sekretariat Presiden di YouTube, Kamis (22/10).

BACA JUGA: Menurut Survei, Publik Percaya Jokowi Mampu Atasi Pandemi dan Resesi

Menurut dia, urusan pengendalian inflasi perlu menyentuh soal daya beli masyarakat. Dari situ, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan seperti penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM.

"Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer. Mulai dari PKH (Program Keluarga Harapan, red), bantuan sosial tunai, BLT (Bantuan Langsung Tuna, red) Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, hingga Bansos Produktif untuk Bantuan Modal UMKM," kata Jokowi.

BACA JUGA: Catatan Ketua MPR RI: Lebih Heroik Mengawal Stimulus di Tengah Pandemi dan Resesi

Dengan skema bantuan tersebut, kata Jokowi, konsumsi rumah tangga diharapkan meningkat sehingga bisa kembali menaikkan permintaan yang akhirnya mendorong tumbuhnya penawaran.

Presiden Ketujuh RI itu juga mengharapkan pemerintah daerah memperkuat kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan mempercepat realisasi APBD. Khususnya dengan menggenjot belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, termasuk untuk sektor UMKM.

BACA JUGA: Proyeksi Inflasi Versi BI

"Saya telah minta agar belanja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri baik produk pertanian maupun produk-produk UMKM," katanya.

Mantan gubernur DKI itu dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 tersebut juga mengingatkan para kepala daerah memastikan ketersediaan data informasi pangan yang akurat. Tujuannya ialah mendukung perumusan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

"FAO (Organisasi Pangan Dunia) telah memperingatkan bahwa pandemi Covid-19 bisa menimbulkan krisis pangan. Karena itu saya minta para gubernur, bupati, dan wali kota agar betul-betul memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing," tutur dia.

Terakhir, Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk dapat membangun optimisme kepada masyarakat bahwa pandemi Covid-19 bisa berakhir. 

"Saya yakin insyaallah dengan semangat itu kesehatan kita cepat pulih dan ekonomi kita juga segera bangkit," tandas dia. (ast/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler