jpnn.com, TANGERANG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Hubinter Polri di Pusat Misi Internasional Polri Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (31/5)
Selain menghadiri rakernis, Sigit juga meninjau secara langsung kesiapan Divhubinter dalam rangka menjelang kedatangan dari perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
BACA JUGA: Irjen Teddy Minahasa Dipecat dari Anggota Polri
"Kami juga meninjau kesiapan Divisi Hubinter terkait pasukan penjaga perdamaian dunia atau Formed Police Unit (FPU) yang sebentar lagi akan dikunjungi oleh perwakilan PBB, untuk mengecek secara langsung kesiapan baik dari sarana prasarana maupun kemampuan SDM yang dimiliki," kata Sigit dalam siaran persnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sigit menekankan beberapa instruksi kepada seluruh jajaran Divisi Hubinter Polri. Mulai dari kesetaraan gender hingga pemberantasan kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
BACA JUGA: Jokowi Sudah Gerah, Lalu Perintahkan Kapolri Jangan Ada yang Melindungi Perdagangan Orang Lagi
Terkait kesetaraan gender, Sigit menyebut bahwa, Polri saat ini terus fokus untuk menambah jumlah personel polisi wanita sebagai pasukan perdamaian dunia.
"Tentunya ada beberapa hal yang juga terus diupayakan untuk diangkat, bagaimana kami mencoba untuk meningkatkan khususnya terkait masalah kesetaraan gender dengan menambah jumlah personel FPU ini," ujar Sigit.
BACA JUGA: Kapolri Buka Peluang Selidiki Pembocor Putusan MK terkait Uji Materi Kepemiluan
Sigit juga menegaskan seluruh personel Divisi Hubinter Polri dapat berperan secara aktif dalam rangka pemberantasan kasus kejahatan TPPO khususnya untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban.
"Kemudian terkait masalah TPPO yang saat ini menjadi perhatian internasional. Saya minta juga dari Hubinter untuk kemudian bisa kerja sama dengan negara-negara Counterpart (mitra)," ucap Sigit.
Menurut Sigit, personel kepolisian yang bertugas di negara lain harus mengusut seluruh kelompok maupun sindikat kejahatan TPPO yang menyasar WNI. Pasalnya, kata Sigit, dari data yang ada, 9 juta WNI yang bekerja di luar negeri, 5 juta diantaranya berangkat dengan cara yang ilegal.
"Dan tentunya hak-hak mereka harus kita lindungi. Oleh karena itu tentunya peran kepolisian yang ada di luar negeri khususnya di wilayah-wilayah yang kemudian menjadi tujuan masyarakat yang bekerja dan di dalamnya ada indikasi bagian dari korban TPPO betul-betul bisa diberikan perlindungan," papar dia.
Di sisi lain, Sigit juga mengingatkan terkait peran kepolisian yang bertugas di luar negeri dalam menghadapi proses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang.
Sigit menyatakan pihak kepolisian di luar negeri dapat berkoordinasi dengan KPU serta memastikan pengamanan seluruh proses demokrasi dapat berjalan baik, aman dan lancar bagi seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
"Tentunya ada petugas kita yang akan melaksanakan pengamanan. Kami harapkan untuk betul-betul bisa membantu KPU mengecek, melakukan pendataan jumlah DPT-nya, sehingga kemudian jumlah personel yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengamanan pada saat pengamanan TPS di luar negeri ini juga jumlahnya bisa cukup," tutur Sigit. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polda Riau Gerebek Wabup Rohil dengan Wanita di Hotel, Reza Indragiri Sentil Kapolri
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan