jpnn.com, DEPOK - Dinamika politik di Kota Depok, Jawa Barat makin menggeliat jelang Pilkada 2020, Desember mendatang.
Sejumlah partai mulai menyatukan pandangan, membangun pondasi koalisi.
BACA JUGA: Depok Siap Gelar Pilkada di Tengah Pandemi
Hingga Rabu (17/6) ini, terlihat dua kekuatan di peta politik jelang pilkada.
PKS dan Gerindra yang mesra saat Pilkada 2015 dan mengantar Idris Abdul Shomad (PKS) serta Pradi Supriatna (Gerindra) menjadi Wali dan Wakil Walikota Depok 2016-2021, kini pecah.
BACA JUGA: Sandiaga Uno dan Sukarelawan Jokowi Menyalurkan Sembako di Depok
Pradi digadang-gadang bakal maju menjadi Depok 1, sementara Idris masih menunggu keputusan DPP PKS.
Konon, kini Gerindra (10 kursi di DPRD Depok) sudah punya pondasi koalisi bersama PDI Perjuangan (10 kursi).
BACA JUGA: Menimbang Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19
Pradi bakal dicalonkan sebagai wali kota dan wakilnya dari PDIP yakni Afifah Alia.
Sementara PKS (12 kursi) belakangan ini mulai mendekati Koalisi Depok Tertata.
Koalisi itu berisi Demokrat (3 kursi), PAN (4 kursi), PKB (3 kursi) dan PPP (2 kursi).
Senin (15/6) malam lalu, PKS Tertata menggelar pertemuan untuk menindaklanjuti silaturahmi-silaturahmi sebelumnya.
"Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari silaturahmi yang dilakukan PKS ke partai yang tergabung di Depok Tertata,” kata perwakilan Koalisi Depok Tertata, Qonita Lutfiyah seperti dikutip dari Radar Depok, Rabu (17/6).
Qonita yang juga Ketua DPC PPP Kota Depok ini mengungkapkan, berdasarkan keterangan dari PKS, apa yang dilakukan mereka bukan bagian dari gimmick politik, tetapi serius untuk merajut koalisi.
“Itu versi PKS, saat silaturahmi ke Tertata, mereka menyatakan ini tidak basa-basi dan bukan gimmick politik. Mereka serius untuk koalisi Tertata,” ungkapnya.
Qonita menerangkan, sejak awal Depok Tertata terbuka dengan partai yang ingin mengajak bergabung, asal memiliki kesamaan visi dan misi dalam membangun Depok lebih baik. “Kami welcome dengan siapa pun,” terangnya.
Meski demikian, saat ditanya tentang perjanjian hitam di atas putih antara Koalisi Depok Tertata dengan PKS, Qonita menegaskan, hal tersebut akan dilakukan dipertemuan selanjutnya.
Sementara Ketua DPD PKS Kota Depok, Hafid Nasir mengatakan, sejauh ini partainya masih sebatas bersilaturahmi dan menjalin komunikasi dengan Koalisi Depok Tertata, terkait perkembangan pembangunan di Kota Depok.
“Kami komunikasi dengan mereka (Koalisi Depok Tertata), karena untuk membangun Kota Depok tidak bisa hanya satu partai. Kami sudah membahas terkait masalah kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, sehingga nantinya kami punya konsep dan gagasan yang sama,” katanya.
Dia mengungkapkan, meski PKS sudah punya 12 kursi di parlemen, tetapi PKS juga membutuhkan dukungan dari partai-partai lain untuk melanjutkan roda pemerintahan dan pembangunan.
Ketika disinggung mengenai kans Idris sebagai petahana kembali diusung di Pilkada 2020, Hafid mengatakan, itu bukan ranah DPD PKS dalam menentukan keputusan, karena yang berhak menentukan siapa calon yang akan diusung adalah DPP PKS.
"Berbicara masalah sosok Pak Idris, kalau tingkat DPD sikapnya hanya mengeksekusi juklak juknis dari DPP. Kami tidak bisa mengeksekusi yang di luar dari kewenangan kami," ujarnya. (rd/cky)
Redaktur & Reporter : Adek