jpnn.com - JAKARTA -- Petani tebu menolak rencana pemerintah mengimpor raw sugar 381 ribu ton. Belum perlunya impor raw sugar itu merupakan Kesimpulan Sarasehan Persiapan Giling Tebu 2016 yang digelar di Graha Kebon Agung, Surabaya, Jawa Timur.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) Soemitro Samadikoen mengatakan, kebijakan impor raw sugar sebanyak 381 ribu ton belum diperlukan. Mengingat, neraca gula 2016 belum ditetapkan sehingga kekurangan gula belum diketahui.
BACA JUGA: Genjot Pembangunan Rumah PNS dan TNI/Polri di Perbatasan
Ia menjelaskan, taksasi produksi gula giling 2016 secara riil baru diketahui sekitar Agustus 2016 pada saat puncak musim giling. "Sehingga akan diketahui stok gula cukup apa tidak,” kata Soemitro, Minggu (22/5).
Pernyataan ini guna menanggapi surat Menteri BUMN Nomor: S-289/MBU/05/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Impor Raw Sugar tahun 2016, yang menugaskan PTPN X untuk melakukan impor raw sugar sebanyak 381.000 ton.
BACA JUGA: Ramadhan Sebentar Lagi, Harga Kebutuhan Pokok Melambung Tinggi
Lebih lanjut APTRI juga mempertanyakan dasar perhitungan kebutuhan impor raw sugar 381.000 ton yang tidak jelas. “Sehingga kami khawatir stok gula tahun 2016 melebihi kebutuhan dan dampaknya harga gula turun, terlebih pada awal tahun 2016 ada impor gula PPI sebanyak 200.000 ton,” katanya.
Menurutnya, kebijakan impor raw sugar dengan dalih sebagai kompensasi agar PTPN dan PT RNI menjamin rendemen minimal 8,5 persen adalah kebijakan instan dan tidak mendidik. Akar masalah rendemen rendah karena pabrik gula tidak efisien.
BACA JUGA: Siap-Siap Harga Bawang Merah Melonjak Saat Puasa
Hal ini terbukti pabrik gula yang efisien rendemennya bisa diatas 8,5 persen. Sehingga yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kinerja pabrik gula agar efisien. “Akan lebih baik pabrik gula yang tidak efisien itu direvitalisasi total bukan malah menggiling raw sugar,” katanya.
Dia juga berpendapat, harga saat ini adalah skenario yang dibuat untuk mengesankan seakan-akan stok gula tidak ada sehingga ujungnya minta impor.
Sekjen DPN APTRI, Nur Khabsin menduga pemerintah mengambil kebijakan instans dan tampaknya menteri-menteri dalam swasembada saling lempar tanggung jawab. “Untuk jaminan randemen 8,5 persen sebetulnya itu sudah janji Ibu Rini (Menteri BUMN) waktu road show ke PG2 tanpa kompensasi impor, malah waktu itu beliau janji minimal 9 persen,” jelas dia.
Karenanya APTRI menyayangkan ada organisasi yang mengatasnamakan petani tebu yang impor raw sugar tersebut. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mandiri Layani Manajemen Kas 13 Bandara
Redaktur : Tim Redaksi