jpnn.com - ASOSIASI Petani Tembakau Indonesia di sejumlah daerah menyatakan sikap keras untuk menolak desakan sejumlah pihak agar pemerintah Indonesia meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
Asosiasi menyatakan dukungan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang belum akan menyepakati desakan ratifikasi FCTC tersebut. ’’Kami sangat mendukung dan menyambut baik sikap Pak SBY yang tidak akan gegabah mendukung FCTC,’’kata Iteng Ahmad, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Jawa Timur.
BACA JUGA: Sinergi 3 BUMN Hanya Butuh 4 Bulan
Menurut Iteng, sikap SBY tersebut selaras dengan aspirasi para petani tembakau di Indonesia yang merasa akan terdampak langsung bila ratifikasi FCTC diteken oleh Indonesia. Iteng menjelaskan, jika ratifikasi dilaksanakan maka akan terjadi standarisasi produk tembakau merujuk pada indikator-indikator global yang berpotensi mematikan hajat hidup para petani tembakau Indonesia.
’’Kami menduga keputusan itu muncul di tahun politik yang mungkin saja ada maksud politik tertentu,’’ kata Iteng. Menurutnya, terlepas dari ada muatan politik atau tidak, para petani tembakau tetap solid untuk menolak rencana ratifikasi FCTC.
BACA JUGA: Tarif Kereta Turun 57 Persen
Bila ternyata di kemudian hari ada perubahan sikap dari pemerintah, Iteng memastikan ribuan petani tembakau telah siap untuk menyerbu Jakarta demi keberlanjutan hajat hidup mereka.
Hal senada diucapkan Ketuas Asosiasi Petani Tembakau Jawa Tengah Wisnubrata. ’’FCTC adalah lonceng kematian bagi petani tembakau di Indonesia. FCTC jelas-jelas akan menghantam kehidupan petani tembakau,’’ katanya.
BACA JUGA: Tarif Kereta Turun 57 Persen
Menurutnya, keputusan untuk tidak sembarangan meneken usulan ratifikasi FCTC menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan rakyatnya yang hidup sebagai petani tembakau.
Sampai saat ini, kata Wisnu, pihaknya percaya dengan sikap istana terkait FCTC. Menurutnya, petani tembakau sekarang sudah melek informasi. Jadi, bila di kemudian hari ada perubahan sikap dari pemerintah, dengan sendirinya petani tembakau akan memberi hukuman dengan sikap keras mereka.
Soal kemungkinan ada muatan politis di balik keputusan tersebut, Wisnu menyatakan tidak menyoalnya. ’’Kami sadar dalam waktu-waktu sekarang ini sedang masuk dalam tahun politik di mana petani tembakau sebagai rakyat akan menentukan pilihannya. Kami pasti akan mencatat siapa saja para calon pemimpin yang mendukung petani tembakau dan tidak dan di partai mana mereka bernaung,’’ kata Wisnu serius.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam membantah bahwa istana telah meneken peraturan presiden yang mengatur standarisasi produk tembakau sesuai poin-poin dalam FCTC. Menurutnya, klaim bahwa presiden menyetujui ratifikasi FCTC muncul dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. ’’Saya luruskan, belum ada dan tidak ada yang mengatakan bahwa presiden telah menyetujui untuk ratifikasi daripada FTCT itu,’’ kata Dipo. (mas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jeruk dan Cabai Picu Inflasi Februari
Redaktur : Tim Redaksi