jpnn.com - JAKARTA – Ratusan petani tembakau berdemonstrasi di depan gedung DPR, Rabu (16/11). Mereka meminta pimpinan DPR melindungi eksistensi petani tembakau lokal dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan.
“Proses ini sangat lamban, kami butuh perlindungan segera,” kata Ketua Departemen Antar Lembaga Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Yudha Sudarmaji saat berorasi di depan gerbang Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/11).
BACA JUGA: Usai Ahok jadi Tersangka, Djarot Sempat Salah Duga
Yudha mengatakan, RUU Pertembakauan sudah masuk program legislasi nasional (proglegnas) 2015-2016 sejak bulan Juli. RUU ini diharapkan bisa memperbaiki regulasi industri tembakau yang pro-petani lokal.
“Kami menuntut DPR dan pemerintah duduk bersama membuat peraturan-peraturan yang mampu melindungi sektor pertembakauan,” ujar Yudha.
BACA JUGA: Ahok Tersangka, Tridianto: Kemenangan Pak SBY
Dia menyebutkan, longgarnya regulasi pertembakauan telah merugikan para petani tembakau lokal. Menurutnya, kebijakan impor juga membuat produsen produk tembakau yang dulunga menggunakan bahan baku lokal, kini beralih ke bahan dari mancanegara.
“Pondasi perekonomian di tingkat petani lokal di daerah sentra pertembakauan menjadi ambruk,” kata Yudha.
BACA JUGA: Djarot Memuji Kebesaran Jiwa Ahok
Sedangkan anggota DPR Abdul Kadir Karding yang menemui para demonstran berjanji akan memperjuangkan aspirasi para petani tembakau lokal. Dia mengakui pembasahan RUU Pertembakauan sudah selesai di tingkat baleg.
Mestinya, kata Karding, RUU itu sudah dibawa pimpinan DPR ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk kemudian diputuskan dalam sidang paripurna. “Ini ada apa kok berlarut-larut?” kata Karding.
Lebih lanjut Karding mengatakan, RUU Pertembakuan akan memberikan perlindungan yang progresif bagi para petani lokal. Karenanya RUU itu harus mengatur prioritas penggunaan tembakau lokal dalam produksi kretek termasuk rokok.
“Tembakau lokal harus menjadi brand yang mendunia sebagaimana tembakau lokal di negara-negara lain,” ujarnya.
Politikus PKB ini juga mendesak pembagian yang adil dari hasil pajak cukai tembakau. Dia mengatakan, para petani harus mendapatkan setidaknya 20 persen dari hasil pajak cukai tembakau.
“Pembagian hasil ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk, irigasi, pendidikan anak-anak petani, dan kesehatan,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Wonosobo, Temanggung, Purworejo dan Magelang itu.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Apa Kata Fahri Hamzah Usai Ahok jadi Tersangka?
Redaktur : Tim Redaksi