MATARAM-Sedikitnya lima ribu petani tembakau dari seluruh Pulau Lombok serentak menentang kebijakan impor tembakau oleh pemerintah pusat. Sikap ini merupakan bentuk dukungan petani untuk siap mem-backup Gubernur NTB TGB Dr HM Zainul Majdi, yang sudah terang-terangan menentang kebijakan impor tembakau itu.
Penolakan kebijakan impor ribuan petani tembakau itu dilakukan dalam sangkep beleq (rapat akbar) di Lapangan Umum Sakra, Lombok Timur, Senin (6/5). Seluruh petani tembakau menyatakan mendukung penuh langkah Gubernur yang kini menggalang penolakan 17 provinsi penghasil tembakau di Indonesia atas kebijakan impor.
Petani itu datang dari katong-kantong penghasil tembakau di seluruh penjuru Lombok. Mereka antara lain datang dari Lombok Tengah, Lombok Utara dan sebagian besar dari Lombok Timur. Lapangan umum Sakra, penuh sesak.
Ketua Serikat Tani Nasional NTB Ahmad Rifai kemarin, mengatakan, petani yang hadir perwakilan ratusan kelompok tani di seluruh NTB. Mereka bagian dari tiga organisasi petani yakni Serikat Tani Nasional, Perhimpunan Tani Indonesia dan Himpunan Petani Tembakau Lombok.
‘’Kami bersama seluruh perwakilan petani tembakau di Lombok, berkumpul untuk menentang seluruh kebijakan pemerintah yang telah membuat suram nasib petani tembakau di Lombok,’’ kata Rifai.
Di antara kebijakan itu yakni langkah pemerintah pusat yang sepihak menerbitkan Peraturan Pemerintah No 109/2012 yang mengatur pertembakauan. Sementara pada saat yang sama, rancangan PP itu mendapat penolakan meluas dari petani. ‘’Kini saat pemerintah tengah membahas UU Pertembakauan, maka petani tidak ingin kecolongan lagi,’’ kata Rifai.
Dua hal yang dituntut oleh petani tembakau NTB kata dia adalah penghentian impor tembakau hingga nol persen, dan juga menolak diversifikasi tanaman tembakau ke tanaman jenis hortikultura lain.
Tidak hanya itu, petani tembakau juga menegaskan sikap menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 109 yang dianggap tidak berpihak kepada petani tembakau. Petani juga menuntut agar dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) disalurkan dalam berbagai bentuk program peningkatan kesejahteraan petani tembakau.‘’Ini sikap tegas petani tembakau,’’ tandasnya.
Para organisasi petani ini telah bersurat kepada seluruh calon gubernur/wakil gubernur yang akan bertarung dalam Pemilukada. Hanya saja, tidak ada kepastian yang diberikan para kandidat.
Gubernur petahana yang tengah cuti kampanye dan hendak melakukan kunjungan bersama rombongan di salah satu kawasan di Lombok Selatan, dihentikan petani yang hendak menyampaikan uneg-unegnya. TGB akhirnya duduk bersama ribuan petani yang menggelar sangkep beleq itu.
Dalam sangkep beleq ini, selain penolakan impor tembakau petani juga menyampaikan soal keterbatasan akses pada permodalan, akses pasar, sehingga menyebabkan banyak di antara mereka yang tidak diterima menjadi mitra perusahaan tembakau. Sementara itu, petani yang sudah menjadi mitra, mengeluhkan sistem penjualan yang menggunakan mekanisme grade yang dituding diskriminatif.
Menjawab pengaduan petani itu, TGB menegaskan sikap politiknya, bersama seluruh jajaran Pemprov NTB berada dalam satu barisan dengan petani yang menentang kebijakan impor tembakau. ‘’Hanya saja, saya tidak bisa berjuang sendirian. Saya butuh dukungan masyarakat. Karena kebijakan impor tembakau itu domainnya pemerintah pusat,’’ kata TGB yang tengah cuti dalam posisinya sebagai Gubernur, menyusul masa kampanye Pemilukada NTB 2013.
Dia menegaskan, dirinya telah bersurat ke Presiden SBY, yang menyatakan posisi Pemprov NTB yang menolak impor tembakau. Saat ini, TGB menegaskan, NTB tengah menggalang dukungan dari 17 provinsi penghasil tembakau di Indonesia, untuk mengajukan uji materi PP 109/2012 ke Mahkamah Konstitusi, dan melegalkan impor tembakau nol persen dalam UU Pertembakauan yang tengah dibahas DPR RI. ‘’PP 109 ini harus ditinjuah ulang, dan impor tembakau harus dihentikan,’’ tandasnya.
Penolakan TGB atas impor tembakau itu mendapat tepukan riuh ribuan petani. Ribuan petani bahkan berikrar bersama, siap berada di belakang TGB, untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan petani tembakau NTB ke pemerintah pusat. (cr-kus)
Penolakan kebijakan impor ribuan petani tembakau itu dilakukan dalam sangkep beleq (rapat akbar) di Lapangan Umum Sakra, Lombok Timur, Senin (6/5). Seluruh petani tembakau menyatakan mendukung penuh langkah Gubernur yang kini menggalang penolakan 17 provinsi penghasil tembakau di Indonesia atas kebijakan impor.
Petani itu datang dari katong-kantong penghasil tembakau di seluruh penjuru Lombok. Mereka antara lain datang dari Lombok Tengah, Lombok Utara dan sebagian besar dari Lombok Timur. Lapangan umum Sakra, penuh sesak.
Ketua Serikat Tani Nasional NTB Ahmad Rifai kemarin, mengatakan, petani yang hadir perwakilan ratusan kelompok tani di seluruh NTB. Mereka bagian dari tiga organisasi petani yakni Serikat Tani Nasional, Perhimpunan Tani Indonesia dan Himpunan Petani Tembakau Lombok.
‘’Kami bersama seluruh perwakilan petani tembakau di Lombok, berkumpul untuk menentang seluruh kebijakan pemerintah yang telah membuat suram nasib petani tembakau di Lombok,’’ kata Rifai.
Di antara kebijakan itu yakni langkah pemerintah pusat yang sepihak menerbitkan Peraturan Pemerintah No 109/2012 yang mengatur pertembakauan. Sementara pada saat yang sama, rancangan PP itu mendapat penolakan meluas dari petani. ‘’Kini saat pemerintah tengah membahas UU Pertembakauan, maka petani tidak ingin kecolongan lagi,’’ kata Rifai.
Dua hal yang dituntut oleh petani tembakau NTB kata dia adalah penghentian impor tembakau hingga nol persen, dan juga menolak diversifikasi tanaman tembakau ke tanaman jenis hortikultura lain.
Tidak hanya itu, petani tembakau juga menegaskan sikap menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 109 yang dianggap tidak berpihak kepada petani tembakau. Petani juga menuntut agar dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) disalurkan dalam berbagai bentuk program peningkatan kesejahteraan petani tembakau.‘’Ini sikap tegas petani tembakau,’’ tandasnya.
Para organisasi petani ini telah bersurat kepada seluruh calon gubernur/wakil gubernur yang akan bertarung dalam Pemilukada. Hanya saja, tidak ada kepastian yang diberikan para kandidat.
Gubernur petahana yang tengah cuti kampanye dan hendak melakukan kunjungan bersama rombongan di salah satu kawasan di Lombok Selatan, dihentikan petani yang hendak menyampaikan uneg-unegnya. TGB akhirnya duduk bersama ribuan petani yang menggelar sangkep beleq itu.
Dalam sangkep beleq ini, selain penolakan impor tembakau petani juga menyampaikan soal keterbatasan akses pada permodalan, akses pasar, sehingga menyebabkan banyak di antara mereka yang tidak diterima menjadi mitra perusahaan tembakau. Sementara itu, petani yang sudah menjadi mitra, mengeluhkan sistem penjualan yang menggunakan mekanisme grade yang dituding diskriminatif.
Menjawab pengaduan petani itu, TGB menegaskan sikap politiknya, bersama seluruh jajaran Pemprov NTB berada dalam satu barisan dengan petani yang menentang kebijakan impor tembakau. ‘’Hanya saja, saya tidak bisa berjuang sendirian. Saya butuh dukungan masyarakat. Karena kebijakan impor tembakau itu domainnya pemerintah pusat,’’ kata TGB yang tengah cuti dalam posisinya sebagai Gubernur, menyusul masa kampanye Pemilukada NTB 2013.
Dia menegaskan, dirinya telah bersurat ke Presiden SBY, yang menyatakan posisi Pemprov NTB yang menolak impor tembakau. Saat ini, TGB menegaskan, NTB tengah menggalang dukungan dari 17 provinsi penghasil tembakau di Indonesia, untuk mengajukan uji materi PP 109/2012 ke Mahkamah Konstitusi, dan melegalkan impor tembakau nol persen dalam UU Pertembakauan yang tengah dibahas DPR RI. ‘’PP 109 ini harus ditinjuah ulang, dan impor tembakau harus dihentikan,’’ tandasnya.
Penolakan TGB atas impor tembakau itu mendapat tepukan riuh ribuan petani. Ribuan petani bahkan berikrar bersama, siap berada di belakang TGB, untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan petani tembakau NTB ke pemerintah pusat. (cr-kus)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gara-gara Mushala, Jalan Diblokir Warga
Redaktur : Tim Redaksi