jpnn.com - JAKARTA - Rencana pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membeli aset PT Minarak Lapindo Brantas untuk menuntaskan ganti rugi terhadap korban senilai Rp 781 miliar, dicibir Agus Hermanto. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu menyarankan Jokowi tidak usah mencari masalah baru dengan membeli aset perusahaan Group Bakrie itu.
Agus mengatakan, apa yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lalu sudah bagus sehingga tinggal dilanjutkan oleh pemerintahan Jokowi. Kalau ada yang kurang, menurutnya tinggal dikuatkan saja.
BACA JUGA: Bakamla Siap Tenggelamkan Kapal Sebanyak Mungkin
"Apa yang sudah dilaksanakan Pak SBY cukup bagus, jangan cari masalah lagi, menambah masalah. Nanti menambah rupiah anjlok lagi, baru sedikit saja itu sekarang rupiah sudah anjlok," kata Agus menjawab JPNN.com di DPR, Jumat (19/12).
Agus meminta pemerintah serius menindaklanjuti kebijakan yang sudah dibuat era pemeirntahan SBY terkait penyelesaian ganti rugi semburan lumpur lapindo. Jangan sampai ada kesan pemerintah malah mencari-cari kekurangan SBY.
BACA JUGA: Pemerintah Belum Pikirkan Sanksi untuk Lapindo
"Enggak usah mencari-cari supaya Pak SBY (dinilai) tadinya kurang bagus, sudah cukup bagus kok. Belum tuntas iya, tuntaskan lah itu dengan diperkuat infrastrukturnya," tegas Wakil Ketua Umum DPP Demokrat itu.
Namun karena ini masih dalam tatanan wacana dari pemerintahan Jokowi, Agus menyerahkan prosesnya ke DPR. Sebab, tidak mungkin kebijakan yang menggunakan APBN bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah.
BACA JUGA: Menkopolhukam Pastikan tak Ada Lagi Gereja Tolak Jokowi ke Papua
"Ini kan baru rencana, biarlah dibicarakan dengan DPR. Semuanya tidak bisa langsung one man show, pasti akan dibicarakan dengan DPR. Menurut kami apa yang menjadi keputusan SBY diteruskan saja, itu saja paling penting," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Ogah Disebut Produk Pemda
Redaktur : Tim Redaksi