"Status tersangka bagi Angelina Sondakh yang diumumkan KPK tiga bulan sebelum dia ditahan menunjukkan KPK tidak profesional," kata Hayono Isman dalam dialektika demokrasi bertema "Dramaturgi Korupsi ala Angie dan Wa Ode Nurhayati" di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (10/5).
Demikian juga halnya dengan pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang sering melontarkan pernyataan akan memeriksa ketua umum partai besar atau menteri sekalipun. Menurut Hayono, pernyataan itu sarat dengan muatan politis.
"Jadi sangat wajar kalau ada pernyataan masyarakat yang mempertanyakan KPK bawa agenda politik siapa, ini order siapa?," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.
Terkait dengan akan memeriksa siapa pun lanjutnya, atas nama kepentingan hukum karena siapapun yang diduga terkait dengan sebuah tindak pidana korupsi - KPK bisa memeriksa siapa saja.
"Siapa pun, termasuk presiden bisa saja diperiksa KPK apabila diduga terlibat tindak pidana korupsi dan tidak bisa bersembunyi dibalik kekuasaan. Tapi itu jangan dijadikan komoditi politik," tegasnya.
Demikian juga halnya dengan sejumlah anggota DPR yang diproses hukum oleh KPK, menurut Hayono silakan saja sepanjang prosesnya sesuai dengan hukum dan bersih dari kepentingan politik.
"KPK silakan periksa anggota DPR sesuai hukum dan media juga silakan beritakan itu, tapi saya berharap jangan sampai institusinya yang dihantam," ujar Hayono Isman.
Kalau institusi DPR sebagai simbol demokrasi terus-menerus dihantam dari berbagai sisi, kata Hayono, ini bisa menimbulkan persepsi negatif bahwa demokrasi yang dijalankan Indonesia mengalami kegagalan. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ASEAN Diimbau Genjot Kualitas Naker Muda
Redaktur : Tim Redaksi