jpnn.com - BENGKULU – Kasus penggerebekan petinggi DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, BD, bersama istri orang lain yang juga PNS Sekretariat Dewan (Setwan) Provinsi, disikapi serius DPP Partai Golkar.
DPP Partai Golkar bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) juga telah menggelar rapat, kemarin (14/6), untuk membahas masalah BD tersebut.
BACA JUGA: 3 Tahun Diihik-ihik Ayah Tiri, Remaja Melahirkan 2 Kali
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti kasus penggerebekan petinggi Golkar Bengkulu. Tinggal menunggu keputusan hasil pembahasan di bidang OKK DPP Golkar. Mengingat Plt Ketua DPD Golkar Bengkulu masih melaksanakan umroh di Tanah Suci.
‘’Sekarang karena Plt Ketua DPD masih umroh, maka masih akan menunggu laporan resmi. Hanya saja dugaan adanya penggerebekan berkaitan dengan amoral itu sudah dibahas tadi (kemarin, red) di DPP. Maka dengan itu biarlah proses yang sedang berjalan. Pastinya DPP tidak tinggal diam dan cepat menanggapi persoalan seperti ini,’’ paparnya.
BACA JUGA: Asyik, Gaji Petugas Kebersihan Naik
Sementara Ketua Fraksi Golkar Drs. H. Mulyadi Usman, MM mengaku prihatin dengan kejadian yang menimpa pengurus Partai Golkar. Penggerebekan itu sangat berdampak pada nama baik partai di Bengkulu. Untuk itu pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke DPP untuk memberikan tindakan.
Baca juga: Giliran Petinggi Golkar Mesum Itu Didesak Warga Minta Maaf, Dan...
BACA JUGA: Lokalisasi Ditutup, PSK Dapat Pesangon Rp 5 Juta
Selaku kader dia berharap bisa diambil sikap dengan cepat. Yakni menonaktifkan atau mengganti posisinya sebagai pengurus DPD Golkar Bengkulu. Sehingga tidak berdampak ke nama baik partai yang berkepanjangan. Sebab sejak kejadian banyak konstituen mempertanyakan dan mengaku prihatin.
‘’Ini kan jelas merugikan partai. Terutama nama baik Partai Golkar. Sebaiknya memang secepatnya diganti atau dinonaktifkan. Ini juga harus menjadi pelajaran bagi kader-kader yang lainnya,’’ papar Mulyadi.
Disisi lain Dewan Pembina PD Bimex Bengkulu Ir. H. Edi Waluyo, MM mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim untuk investigasi. Baik menemui perangkat RT di RT 07, Kelurahan Padang Harapan dan yang bersangkutan. Tujuannya untuk disampaikan laporannya ke Gubernur berdasarkan data dan fakta.
“Hari ini (kemarin, red) tim sudah diturunkan. Kemudian untuk memutuskan apakah sanksinya yang akan diberikan itu sepenuhnya di Gubernur. Pastinya kita berharap program PD Bimex yang sudah mulai berjalan ini tidak terganggu,” pungkasnya.(che/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasib Ribuan Guru Honorer Ini Kasihan Banget
Redaktur : Tim Redaksi