jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon kembali angkat suara dengan mengeritik langkah Menteri BUMN Rini Soemarno yang memutus mata rantai Tim Penilai Akhir (TPA) dalam penunjukan 25 direksi BUMN strategis.
Langkah Rini itu, menurut Effendi, membuktikan ambisinya yang hendak menguasai tujuh sektor energi di negara ini untuk dibawa ke arah privatisasi.
BACA JUGA: Menteri Susi Ngaku Tak Punya Bisnis di Simeulue, Panglima Laot Kaget
Effendi pun meminta presiden Jokowi mereshuffle tiga menteri yang terkait dengan sektor energi. Yaitu Menko Perekonomian Sofyan Dlalil, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri BUMN Rini Soemarno karena berpotensi meronrong pemerintahan Jokowi-JK.
Hal itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Effendi Simbolon menanggapi bersikerasnya pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi bulan ini juga.
BACA JUGA: Jokowi Duduk Diapit Empat Pemimpin Negara Superpower
Dikatakan Effendi pula, Presiden Joko Widodo supaya jangan segan-segan mereshuffle tiga menterinya, yakni Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri BUMN Rini Soemarno kerena mereka sangat berpotensi merongrong pemerintahan Jokowi-JK.
”Jangan dibiarkan terlalu lama (menjabat) orang-orang seperti ini, harus segera dihentikan. Karena malah akan merusak pemerintahan Presiden Jokowi,” tegas Effendi dalam diskusi ’Polemik Bola Panas BBM’ bersama Direktur Global Future In stitute Hendrajit, dan pengamat politik dari Negarawan Center Johan O Silalahi di Restoran Warung Daung Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat, Sabtu (15/11).
BACA JUGA: Server E-KTP di Medan Merdeka Utara, Bukan di Luar Negeri
Terkait reshuffle ketiga menteri itu, Effendi beralasan, ketiga menteri ini selain akan meronrong pemerintahan, juga akan membahayakan negara. Mereka ini, kata Effendi, sedang berupaya menguasai tujuh bidang energi di negara ini.
“Gerak geriknya mereka sedang berupaya mengendalikan seven energies di Indonesia. Karena mereka yang menjadi Menteri BUMN, dan Menteri ESDM, lantas nanti ada Dirut Pertamina, Dirut PGN (Perusahaan Gas Ne gara), SKK Migas, Dirut PLN. Kalau itu semua dikendalikan mereka, habislah semua. Ibarat mereka yang menjaga lumbung padi lantas habis disikat mereka semua,” papar Effendi yang juga Ketua DPP PDIP ini.
Namun, kata Effendi, ketiga orang itu bukannya penumpang gelap.
”Mereka ini bukan penumpang gelap lho. Karena mereka ini penumpang terdaftar dalam manifest, punya boarding pass, dan punya tiket,” tukas politikus PDIP ini.
Effendi juga mengaku prihatin kalau sampai harga BBM dinaikkan. Karena artinya Presiden Jokowi sudah melakukan kesalahan dalam menentukan menteri pada posisi krusial ini. Sebab, menaikkan harga BBM menjadi bukti menteri di bidang tersebut menganut konsep pasar bebas neoliberal, dan bukannya menganut sistim Trisakti Bung Karno yang selama ini digembargemborkan Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi yang selama ini menggemakan revolusi mental dimana-mana, tetapi justru tidak ditunjukkan di dalam Kabinet Kerjanya dengan menaikkan harga BBM.
”Terus terang saya prihatin, pos-pos penting di sektor ESDM malah diisi menteri berpaham neolib,” imbuhnya.
Dia menambahkan, selama 10 tahun terakhir ini yang menjadi biang masalah di sektor energi lantaran pemerintah tidak mampu membenahi bidang energi secara serius, sehingga kekuatan asing merajalela dan berdampak pada kenaikan harga BBM.
Di lokasi yang sama, Direktur Global Future Institute (GFI) Hendrajit menegaskan bahwa skema ekonomi neoliberal secara sistematis dan terencana terjabarkan dalam tata kelola migas Indonesia termasuk di dalam tubuh Pertamina selama ini.
”Kalau kita menelisik skenario Menteri BUMN Rini Soemarno, nampaknya agenda privatisasi Pertamina akan menjadi prioritas dalam rangka meliberalisasi sektor hilir sekaligus dalam mendukung tata kelola migas berdasarkan skema neoliberal.
Karena nampaknya privatisasi (Pertamina) menjadi tugas utama Dirut Pertamina yang baru nanti,” ungkap Hendrajit. Ia juga mengungkapkan, hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum mengetahui sama sekali kalau Menteri Rini Soemarno sedang menggelar seleksi terhadap calon Direksi dan Komisaris PT Pertamina lewat perusahaan swasta PT Daya Dimensi Indonesia (DDI).
”Padahal seharusnya Rini menanyakan terlebih dulu kepada presiden apakah setuju dengan calon-calonnya itu? Lantas apakah presiden sendiri punya calon untuk mengisi posisi Dirut Pertamina dan Komisaris Pertamina?” kata Hendrajit.
Namun yang terjadi, lanjut Hendrajit, Menteri Rini sebaliknya langsung saja mengusulkan Presiden Jokowi agar menandatangani Keputusan Presiden yang isinya terkait pemilihan dan penetapan Direksi BUMN cukup dilaksanakan sepenuhnya oleh Menteri BUMN. Menurutnya, peristiwa permintaan penandatanganan Keppres itu berlangsung menjelang keberangkatan Jokowi ke negara Tiongkok.
”Syukurnya Jokowi tidak menandatangani SK tersebut karena dicegah oleh Mensesneg. Karena seharusnya untuk BUMN strategis yang jumlahnya 25 perusahaan menjadi mutlak presiden yang menetapkan, memilih dan menunjuk direksi dan komisarisnya. Jadi harapan kami tim dari Mensesneg bisa menjaga supaya Jokowi tidak salah langkah karena usulan-usulan (Rini) itu,” pungkas Hendrajit.
Sedangkan Johan O Silalahi mengaku sangat menyesal sudah mendukung Jokowi selama ini, khususnya saat pemilu lalu. Menurutnya, Jokowi-JK sudah mematahkan janjijanjinya semasa kampanye dengan rencana kenaikan harga BBM.
”Kami sangat menyayangkannya kalau sampai harga BBM dinaikkan, karena janji dan emosi Jokowi-JK saat kampanye yang akan memberantas mafia BBM seketika lenyap dan dilupakan,” ujar Johan. (ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Agung Isyaratkan Sudah Siap Melawan Ical
Redaktur : Tim Redaksi