jpnn.com, JAWA TIMUR - Ketua DPD Forum Honorer Nonkategeri Dua Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (FHNK2 PGHRI) Jawa Timur Nurul Hamidah menyayangkan upaya sekelompok pengurus yang terus menolak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Yang Nurul sesalkan, penolakan terhadap PPPK mengatasnamakan seluruh guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori.
BACA JUGA: PGHRI Desak Komisi X Konsisten Perjuangkan Honorer jadi PPPK
Padahal, FHNK2 PGHRI sejak awal berdiri mendukung PPPK.
Bahkan mengusulkan rekrutmen satu juta PPPK dalam memuliakan honorer.
BACA JUGA: Nikita Mirzani Pilih Menjanda Seumur Hidup Ketimbang Dinikahi Pria Ini
"Kami bersyukur sampai saat ini pemerintah 80% menerima usulan PGHRI yang kami sampaikan pada PGRI, DPR dan pemerintah," kata Nurul kepada JPNN.com, Selasa (6/4).
Namun, diakui Nurul, PGHRI prihatin. Mengapa ada pihak-pihak yang mencoba mencederai perjuangan itu dengan mengunggah informasi yang bertentangan dengan visi misi perjuangan PGHRI.
BACA JUGA: KAI Angkut Rel Kereta Cepat Sepanjang 50 Meter
PGHRI kata Nurul, sudah berupaya sekuat tenaga, tetap bersinergi dengan PGRI dan pemerintah.
Berjuang dengan tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan.
Jika ada forum honorer yang berseberangan dengan apa yang diusung PGHRI menurut Nurul, tetap mereka apresiasi.
"Namun, jangan sampai memanfaatkan dokumen atau foto kami. Itu sangat merugikan kami karena mencoreng nama organisasi," ucapnya.
Dia menegaskan, FHNK2 PGHRI sudah berbadan hukum sehingga hal itu tidak bisa dibiarkan terus menerus.
Saat ini, seluruh honorer sudah harus betul-betul mempersiapkan diri menghadapi tes seleksi PPPK.
Banyak yang sedang mengikuti pelatihan dari Kemendikbud seri belajar mandiri calon guru ASN PPPK.
"Selayaknya tidak ada pihak-pihak yang membuat konsentrasi terganggu," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Nurul, sebagian besar honorer ingin segera mendapatkan pengakuan status, peningkatan kesejahteraan lewat PPPK.
Ini agar honorer tidak berkepanjangan lagi menanti karena usia makin bertambah.
"Tidak bisa kah melihat guru honorer melaksanakan tugas dengan tenang dan lebih profesional ketika sudah menjadi PPPK. Tolong jangan recokin dan membuat mereka bingung," pintanya.
PGHRI berterima kasih pada pemerintah terutama Presiden Joko Widodo, PGRI, dan DPR yang konsisten menyelesaikan masalah honorer K2 maupun non K2.
Juga memberikan afirmasi dalam seleksi guru PPPK 2021 sebagaimana usulan PGHRI.(esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Amanda Manopo Nyaris jadi Korban Pelet
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad