JAKARTA - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo mengaku prihatin dengan kondisi pendidikan, terutama mengenai kekurangan guru sekolah dasar (SD) yang mencapai 500 ribu orang lebih.
Persoalan ini menurut Sulistyo kembali terungkap saat Rapat Kerja Nasional PGRI di Mataram, NTB beberapa waktu lalu. Tapi sayangnya pemerintah tidak pernah mengakui ada kekurangan guru SD.
"Dalam Rakernas di Mataram kembali kita bahasa kekurangan guru SD. Tapi kementrian tidak mengakui. Gimana caranya ya, saya prihatin sekali," kata Sulistyo di Jakarta, Rabu (20/2).
Menurutnya, berdasarkan data yang dikantongi PGRI, kekurangan guru SD secara nasional mencapai 500 ribu orang. Atau dari 6 kelas di SD, hanya diisi oleh 4 orang guru.
"Jadi kekurangannya seperempat dari kebutuhan guru. Kurangnya rata-rata dua orang guru setiap sekolah SD di seluruh Kabupaten/kota," jelas anggota DPD RI dari Jawa Tengah itu.
Bertolak belakang dengan PGRI, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim tidak ada kekurangan guru SD secara nasional. Yang ada hanya tidak meratanya pendistribusian guru.
Menanggapi hal ini, Ketua PGRI menyatakan bahwa persoalannya bukan pada pemerataan distibusi guru, melainkan pada kekeliruan pemerintah menerapkan rasio penghitungan.
"Jadi bukan soal pemerataan, tapi rasio perhitungan jumlah kelas dibanding jumlah guru yang digunakan pemerintah itu keliru," tegas Sulistyo.
PGRI, katanya, tidak menganut rasio Bank Dunia yang dianut oleh Kemdikbud, yakni jumlah murid dibanding jumlah guru. Karena untuk SD, PGRI menghitungnya menggunakan rasio jumlah kelas dibanding jumlah guru.
Nah, ke depan pemerintah seharusnya pemprioritaskan perekrutan guru SD karena guru-guru yang diangkat tahun 1974/1975 sedang memasuki masa-masa pensiun. (fat/jpnn)
Persoalan ini menurut Sulistyo kembali terungkap saat Rapat Kerja Nasional PGRI di Mataram, NTB beberapa waktu lalu. Tapi sayangnya pemerintah tidak pernah mengakui ada kekurangan guru SD.
"Dalam Rakernas di Mataram kembali kita bahasa kekurangan guru SD. Tapi kementrian tidak mengakui. Gimana caranya ya, saya prihatin sekali," kata Sulistyo di Jakarta, Rabu (20/2).
Menurutnya, berdasarkan data yang dikantongi PGRI, kekurangan guru SD secara nasional mencapai 500 ribu orang. Atau dari 6 kelas di SD, hanya diisi oleh 4 orang guru.
"Jadi kekurangannya seperempat dari kebutuhan guru. Kurangnya rata-rata dua orang guru setiap sekolah SD di seluruh Kabupaten/kota," jelas anggota DPD RI dari Jawa Tengah itu.
Bertolak belakang dengan PGRI, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim tidak ada kekurangan guru SD secara nasional. Yang ada hanya tidak meratanya pendistribusian guru.
Menanggapi hal ini, Ketua PGRI menyatakan bahwa persoalannya bukan pada pemerataan distibusi guru, melainkan pada kekeliruan pemerintah menerapkan rasio penghitungan.
"Jadi bukan soal pemerataan, tapi rasio perhitungan jumlah kelas dibanding jumlah guru yang digunakan pemerintah itu keliru," tegas Sulistyo.
PGRI, katanya, tidak menganut rasio Bank Dunia yang dianut oleh Kemdikbud, yakni jumlah murid dibanding jumlah guru. Karena untuk SD, PGRI menghitungnya menggunakan rasio jumlah kelas dibanding jumlah guru.
Nah, ke depan pemerintah seharusnya pemprioritaskan perekrutan guru SD karena guru-guru yang diangkat tahun 1974/1975 sedang memasuki masa-masa pensiun. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SD di Jateng Dapat Alokasi Terbesar
Redaktur : Tim Redaksi