“Guru sebagai komponen penting pendidikan belum mendapat perhatian dan perlakuan yang benar. Manajemen guru di Indonesia masih gelap dan penuh persoalan,” kata Ketua Umum PGRI, Sulistyo dalam konferensi pers akhir tahun di Jakarta, Jumat (28/12) petang.
Dia menilai pendidikan yang diotonomikan menyebabkan manajemen guru tidak menentu. Misalnya guru berstatus PNS yang mestinya dikelola secara profesi, justru diperlakukan sebagai perangkat birokrasi. Sedangkan guru swasta dan madrasah malah sering tidak dianggap.
“Ini dikarenakan pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat dan daerah sering tumpang tindih dan saling lempar tanggung jawab, bukan saling melengkapi,” ulasnya.
PGRI mencatat, sepanjang tahun 2012 ini sejumlah persoalan guru tidak terselesaikan dengan baik. Misalnya masalah kekurangan guru SD di seluruh kabupaten kota, sampai akhir tahun ini belum ada tanda-tanda untuk memenuhinya.
Sejauh ini kekurangan guru SD diatasi oleh kepala sekolah dengan mengangkat guru honorer. Namun status pegawainya, sistem pembinaan dan kesejahteraannya juga tidak jelas. Karenanya perlu ada solusi untuk mengatasi kekurangan guru dan perlakuan pasti terhadap guru honorer terutama soal status kepegawaian dan kesejahteraannya.
“Kemudian pembinaan guru, baik profesi maupun karir di kabupaten kota tidak dilakukan dengan baik. Banyak guru yang tidak memperoleh pembinaan dengan baik, termasuk peningkatan kompetensinya. Mutasi guru tidak ada dasarnya, banyak guru yang jadi korban politik,” jelas Sulistyo
Selain itu Sulistyo juga menyinggung pelaksanaan sertifikasi yang tidak konsisten karena mengabaikan meingkatkan kompetensi guru pasca-sertifikasi. “Janji pemerintah untuk melakukan diklat bagi guru pasca UKG (Uji Kompetensi Guru), sampai kini tidak jelas konsepnya,” pungkas pria asal Semarang yang kini menjadi anggota DPD RI itu.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gedung SMP 1 Nunukan Disegel
Redaktur : Tim Redaksi