jpnn.com, PEKANBARU - Yayasan Rumah Energi berinisiatif mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Model Collaboratif Governance Plus Multi Helix Untuk Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kerja PT. Pertamina Hulu Rokan”, Kamis (31/10).
Ketua Yayasan Rumah Energi Rusman menyatakan daerah yang kaya sumber daya migas seperti Provinsi Riau masih memiliki angka kemiskinan yang cukup signifikan.
BACA JUGA: Ini Alasan Jokowi Gelar Upacara Hari Pancasila di PHR Dumai
Provinsi Riau menjadi daerah ke keempat di Sumatera dengan tingkat kemiskinan terendah sebesar 6,67 persen setelah kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat.
Kemiskinan Provinsi Riau menunjukkan tren penurunan sebesar 0,41 persen pada periode 2019-2024.
BACA JUGA: Patroli Dialogis di PHR Rumbai, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Cegah Penyebaran Hoaks
"Ada tiga instrumen yang menjadi fokus pengentasan kemiskinan di wilayah kerja Blok Rokan yakni pertumbuhan ekonomi khususnya share migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau, dana bagi hasil migas apakah dialokasikan untuk belanja publik," ungkap Rusman.
Dia mengatakan bahwa FGD ini digelar untuk mengetahui apakah program dan alokasi anggaran TJSL Pertamina Hulu Rokan sudah tepat sasaran atau belum secara identitas nama, alamat dan titik koordinat.
BACA JUGA: Dukung Ketahanan Pangan Nasional, PHR & TNI AD Bersinergi Kelola 100 Ha Tanaman Pangan
Bertindak selaku narasumber pemantik diskusi adalah Ir. Purnama Irawansyah (sekretaris Bappedalitbang Provinsi Riau) dan Dr. Lukman Malanuang (Direktur Institute Energi Pertambangan dan Industri Strategis)
"Kedua narasumber sepakat kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau perlu dientaskan dengan pendekatan baru yakni keterlibatan seluruh pemangku kepentingan bukan hanya pentahelix dan multihelix yang melibatkan 12 unsur helix pemangku kepentingan yang juga hadir pada FGD tersebut," pungkas Rusman. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif