jpnn.com, JAKARTA - Rapat Koordinasi terkait batalnya pelaksanaan Piala Dunia U-20 edisi 2021 oleh FIFA digelar pada Senin (28/12).
Rapat yang dipimpin oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy tersebut membahas soal perawatan rumput stadion yang akan menjadi venue Piala Dunia U-20 di edisi 2023 nanti.
BACA JUGA: Kemenpora Setop Anggaran untuk Timnas Indonesia U-19 Proyeksi Piala Dunia U-20 2021
Hadir dalam rapat itu Menpora Zainudin Amali, kemudian Ketua Umum PSSI M Iriawan dan beberapa perwakilan kementerian lembaga lain yang terkait dengan pelaksanaan Piala Dunia U-20 ini.
Usai rapat, Menpora memberikan penjelasan secara virtual dengan bahasan yang mendesak ialah soal perawatan stadion yang jadi venue utama Piala Dunia U-20.
BACA JUGA: Piala Dunia U-20 2021 Ditunda, Indra Sjafri Beber Program Timnas U-19
Karena sebagian masih dalam proses renovasi, kementerian PUPR memastikan sanggup untuk melakukan perawatan sampai akhir tahun.
"Terkait perawatan, Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) dan daerah menyampaikan, Maret atau paling lama April (venue) sudah selesai, karena memang diperuntukkan untuk Mei dan Juni. Karena mundur, sampai akhir 2021 PU menyanggupi untuk melakukan perawatan," tutur Amali.
BACA JUGA: Piala Dunia U-20 2021 Batal Digelar di Indonesia, Begini Respons Menpora
Menurutnya, kebijakan ini nantinya akan dievaluasi lagi pada 2022. Sebab, Indonesia baru jadi tuan rumah di edisi 2023 mendatang.
Artinya, beban perawatan pada 2022 akan diberikan ke daerah, sebelum kembali akan dipantau kondisinya oleh KemenPUPR.
"Awal 2022 hingga akhir 2022 tanggung jawab daerah, itu beban APBD. Ketika mau digunakan maka dievaluasi. Akan ditinjau secara langsung ke venue utama, lapangan latihan, apakah masih sesuai standar FIFA atau ada kerusakan sedikit-sedikit. Itu Kementerian PUPR akan renovasi sampai dengan digunakan pada 2023," papar Amali.
Saat ini, pemerintah masih menantikan surat resmi dari FIFA terkait pembatalan Piala Dunia U-20 ini.
Sebab, surat tersebut yang akan menjadi dasar pemerintah untuk menyetop dan mengambil langkah lanjutan yang legal secara aturan. (dkk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Muhammad Amjad