"Dari sisi hukum pidana, kesulitan tertinggi itu adalah mengungkap bukti-bukti hukum. Bukan soal besar-kecil atau jabatan seseorang," kata Akhiar Salmi, dalam dialog negera bertema "Century: Antara Hak Menyatakan Pendapat dan KPK", di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (26/11).
Akhiar Salmi menyebutkan ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan skandal dana talangan Bank Century yang diduga terkait dengan mantan Gubernur BI, Boediono.
"Kalau penyelesaiannya ditempuh melalui jalur politis, prosesnya jelas harus diawali oleh DPR melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, terus ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan berakhir di MPR," ujar Akhiar Salmi.
Alternatif kedua, imbuh Akhiar, bisa digunakan mekanisme hukum pidana. Yaitu dengan cara menelusuri ada tidaknya tindakan korupsi sebelum atau di saat dana bail out Bank Century dikucurkan.
Akhiar menegaskan, asumsi yang menyebut bahwa suatu kebijakan publik tidak dapat diproses secara hukum adalah asumsi hukum yang menyesatkan. Sebuab, sebuah kebijakan publik itu harus terukur.
"Kebijakan publik harus tetap terukur, sebab siapa tahu sebuah kebijakan publik itu dari awal didisain untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu. Ini penyelundupan hukum namanya," ungkap Akhiar.
Kalau kebijakan itu tidak melawan hukum, tambah dia lagi, perlu ditelusuri lebih lanjut apakah tataran pelaksanaan kebijakan hukum itu menabrak undang-undang yang berlaku.
"Kalau dalam tataran pelaksanaan kebijakan itu ternyata ada dugaan pelanggaran hukum, secara hukum pidana itu sudah cukup dijadikan bukti," tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Besaran Iuran BPJS Bikin Menkes Stres
Redaktur : Tim Redaksi