jpnn.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung keterlibatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang merupakan paman Gibran Rakabuming Raka saat memaparkan serangkaian penyimpangan yang mencoreng integritas Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Anies dalam pidatonya pada sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3).
BACA JUGA: Anies-Cak Imin Bakal Hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024 di MK
Anies terang-terangan menyebut Pilpres dan Pileg 2024 yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu tidak dijalankan dengan bebas, jujur, dan adil.
Padahal ketiga asas tersebut merupakan pilar yang memberikan legitimasi kuat pada pemerintahan terpilih.
BACA JUGA: Tim Pembela Prabowo Anggap Permohonan PHPU Kubu Anies dan Ganjar Tak Ada yang Istimewa
“Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu, telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi,” kata Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan terdapat serangkaian penyimpangan yang mencoreng integritas Pemilu 2024, di antaranya adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Selain itu, terjadi pula praktik-praktik intimidasi yang meresahkan dan penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara yang seharusnya untuk rakyat, malah digunakan untuk memenangkan salah satu calon.
Bahkan, kata Anies, intervensi sempat merambah hingga pimpinan MK.
“Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir penegakan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka fondasi negara kita, fondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata,” ujar Anies.
Atas penyimpangan tersebut, dirinya bersama Tim Hukum Nasional dari Timnas AMIN akan menyampaikan bukti-bukti atas pelanggaran yang ia sebutkan kepada majelis hakim.
Dia meminta agar MK sebagai lembaga yang berani dan independen untuk menegakkan keadilan dan menjadi penjaga yang teguh untuk nilai-nilai demokrasi.
“Kami mohon kepada hakim untuk menerapkan kebijaksanaan dan keadilan dalam setiap keputusan perkara yang kami ajukan, menjadi penjaga yang teguh atas nilai-nilai demokrasi, dan memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi panduan utama dalam membangun masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera,” harap Anies.
Dikatakan Anies, waktu-waktu pascapemilu seperti saat ini menjadi momen untuk meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.
“Ini adalah saat di mana kita harus meneguhkan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi, kedaulatan hukum, dan hak asasi manusia,” tegasnya. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi