jpnn.com - JAKARTA - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai pidato kedua Presiden Joko Widodo soal jangan ada kriminalisasi merupakan pernyataan yang sudah sangat terang. Namun, kata Ray, Jokowi memang menyampaikannya dengan bahasa samar, agar terhindar dari tuduhan Presiden bersikap 'tidak jelas' pada rakyat yang 'tidak jelas'.
"Terang yang samar itu dapat dibaca pada tokoh yang diundang mengatasi kisruh KPK-Polri, merupakan orang-orang yang memiliki kredibilitas dan dikenal sebagai pribadi-pribadi yang giat mendukung gerakan anti korupsi. Pada tingkat tertentu mereka menjadi bagian tak terpisahkan dengan KPK," ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, Senin (26/1).
BACA JUGA: Hampir 125 Ribu Honorer K2 Sudah Kantongi NIP CPNS
Kemudian pernyataan Presiden yang menekanan jangan ada kriminalisasi, menurut Ray juga seperti merujuk pada kasus yang menimpa Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Pasalnya, Istilah kriminalisasi jamak dipergunakan oleh aktivis yang memang menolak dengan tegas kriminalisasi terhadap seluruh jajaran pimpinan KPK.
"Pernyataan ini seperti peringatan samar bagi kepolisian agar tidak bermain-main dengan penegakan hukum. Lebih-lebih sekarang ini dua komisioner KPK lain juga dilaporkan ke kepolisian," katanya.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Minta Masyarakat Tak Desak SP3 BW
Dalam pidatonya di Istana Negara, Minggu (25/1) kemarin, Presiden juga menyebut akan mengawasi penanganan kasus yang terjadi. Menurut Ray, pernyataan tersebut seperti merujuk terhadap kriminalisasi atas BW. Sebab secara struktural, kewenangan presiden terbatas hanya dapat mengawasi intitusi kepolisian. Sementara KPK, hanya bertanggungjawab terhadap rakyat Indonesia.
"Bagaimanapun tindakan mereka (kepolisian,red) dalam seminggu belakangan ini, sangat mencemaskan masyarakat,” ujarnya. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Giliran Tedjo Edhy Dilaporkan ke Bareskrim
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Panggil Petinggi Bareskrim
Redaktur : Tim Redaksi