jpnn.com - JEMBER-Penempatan dan Perlindungan TKI Ke Luar Negeri (P2TKLN) menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak. Bukan hanya pihak-pihakyang di amanahkan dalam undang-undang, akan tetapi juga pihak-pihak yang secara tidak langsung perlu mendukung keberhasilan program penempatan TKI.
Hal itulah yang dilakukan oleh Universitas Negeri Jember (UNEJ), dalam memberikan dukungan terselenggaranya Jambore Buruh Migran Indonesia. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada 23-26 November 2015 bertempat di Universitas Negeri Jember.
BACA JUGA: Sedot APBD Rp 3 Miliar, Kongres HMI tak Jelas
Jambore TKI tersebut diselenggarakan dengan melibatkan para pihak yang peduli terhadap P2TKLN. Karenanya, pada kesempatan itu, Rektor UNEJ, Muhamad Hasan begitu antusias berperan dalam upaya membenahi penempatan dan meningkatkan perlindungan TKI.
“Jika ingin menjadi calon TKI, jangan mau jika ada yang bujuk-bujuk, carilah info seakurat mungkin jangan sampai tertipu oleh orang tak bertanggung jawab atau calo,” kata Rektor UNEJ Muhamad Hasaan kepada peserta Jambore TKI.
BACA JUGA: Demi Inspirasi, ke Mana-Mana Tenteng Speaker Mini
Dia mengungkapkan, perguruan tinggi sering merasakan keanehan melihat dari segi regulasi, yang sering kali dalam menerbitkannya tidak melibatkan banyak pihak.
Padahal, jika ingin mengeluarkan kebijakan tidak bisa dilakukan secara instan karena belum sempat endapkan pikiran, obrol bersama, kajian, juga uji publik. Di situlah dia mengusulkan agar pihak kampus juga dilibatkan, termasuk dalam hal regulasi yang menyangkut TKI.
BACA JUGA: Hak Pasien Pilih Obat yang Lebih Murah
“Ini penting agar tidak ada disharmoni antar peraturan. Dengan acara ini, mudah-udahan semua teman teman yang punya komitmen bersama memberikan sumbangsih,” tukasnya.
Dia merasa tergugah perguruan tinggi harus banyak memberikan kontribusi yang nyata terhadap upaya penyelesaian masalah buruh migrant.
Dalam lesempatan sama, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengungkapkan, Buruh Migran sesungguhnya telah memberi kontribusi yang sangat dan berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari aspek ekonomi, TKI pada tahun lalu telah mengirimkan devisa USD 8,4 miliar atau Rp 110 triliun , sementara tahun ini ditargetkan Rp 140 triliun atau 1 persen dari Produk Domestik Bruto. (mas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Andai Saja Kasus Papa Minta Saham Tak Terungkap...
Redaktur : Tim Redaksi