Andai Saja Kasus Papa Minta Saham Tak Terungkap...

Kamis, 26 November 2015 – 04:32 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Setya Novanto dalam sebuah konferensi pers di Istana Negara. Foto: Ricardo/JPNN.Com

jpnn.com - JAKARTA - Penasihat bidang hukum bagi Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Alam (SDA) Rizal Ramli, Otto Hasibuan menyatakan, mencuatnya kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Ketua DPR Setya Novanto telah membawa hikmah tersendiri bagi kepala negara yang lebih beken disapa dengan nama Jokowi itu. Menurut Otto, terungkapnya kasus yang kini lebih dikenal dengan sebutan Papa Minta Saham itu telah menghindarkan Jokowi dari jebakan politik serius.

“Tuhan masih melindungi Presiden Jokowi. Tuhan telah menyelamatkan presiden dari kemungkinan fitnah yang kejam,” ujar Otto melalui layanan pesan singkat, Rabu (25/11) malam.

BACA JUGA: Ternyata, Fraksi Golkar Juga Minta Seleksi Capim KPK Ditunda

Otto mengatakan, andai kasus itu tak terungkap dan ternyata Presiden Jokowi akhirnya menyetujui perpanjangan kontrak karya untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua, maka tak bisa dibayangkan imbasnya. Sebab, dalam transkrip pembicaraan yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD), ada omongan agar Jokowi diberi saham 11 persen di perusahaan pembangkit yang akan dibentuk PTFI.

“Saya tidak bisa bayangkan apa jadinya kalau Presiden Jokowi menyetujui perpanjangan kontrak Freeport, pastilah orang akan percaya dan menuduh presiden benar-benar menerima 11 persen  saham Freeport seperti yang diperdengarkan dalam rekaman,” ucap Otto.

BACA JUGA: Keberadaan Medsos, Senjata Baru Dalam Penanggulangan Ancaman Perpecahan

Ia menambahkan, akan muncul persoalan serius seandainya rekaman tentang dugaan pencatutan itu tak dibuka dan ternyata Presiden Jokowi memperpanjang kontrak karya bagi PTFI. Pasalnya, rekaman itu bisa digunakan untuk memeras Jokowi.

“Rekaman itu bisa dijadikan alat untuk mem-blackmail (memeras, red) presiden. Sehingga presiden akan tersandera dengan rekaman itu,” tandas Otto.

BACA JUGA: Mantan Menkeu: Perpanjangan Kontrak Pelindo-HPH Batal Demi Hukum

Untungnya, kata mantan ketua umum Peradi itu, Jokowi ternyata masih konsisten menolak perpanjangan kontrak PTFI. “Maka sirnalah tuduhan yang mungkin timbul kepada presiden,” sambung Otto.

Lebih lanjut Otto mengatakan, pada periode Juni hingga Agustus lalu memang ada seorang menteri yang berupaya meloloskan perpanjangan kontrak karya bagi PTFI. Namun, pada Oktober lalu, kata Otto, ternyata Rizal Ramli masuk kabinet dan mulai meributkan rencana seorang menteri yang hendak meloloskan kontrak karya untuk raksasa pertambangan asal Amerika Serikat itu. “Hingga akhirnya Pak Jokowi menolak perpanjangan,” papar Otto.

Karenanya Otto berharap para menteri berani pasang badan untuk Jokowi yang tetap konsisten membela kepentingan negara. “Semua menteri harus berani pasang badan buat Presiden dalam membela negara meskipun mereka berasal dari partai politik, dan harus memiliki satu tuan, yaitu presiden,” pungkasnya.(ara/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Desmond Sebut PDIP-PAN yang Minta Tunda Pleno Capim KPK


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler