Menurut Mahfud, PKS sebenarnya juga melakukan pembicaraan dengan Joko Widodo alias Jokowi yang menjadi pemenang Pemilukada putaran pertama. Namun Mahfud menilai Jokowi tidak bisa menunjukkan komitmennya untuk tetap memimpin Jakarta selama satu periode penuh.
“Kita memang tanyakan padanya mengenai komitmennya (Jokowi) untuk menuntaskan jabatannya selama lima tahun jika menang dalam pilkada DKI ini. Karena kita tidak mau nanti dukungan kita menjadi sia-sia karena bisa saja nanti baru satu tahun menjabat Gubernur, dia meninggalkan jabatannya," kata Mahfud di gedung DPR RI, Rabu (29/8).
Ditegaskannya, koalisi juga harus disertai dengan komitmen untuk mengawal kontrak politik. "Jokowi sendiri tidak ada konfirmasi mengenai hal itu (tetap sebagai Gubernur DKI selama lima tahun,red), jadi kita anggap tidak setuju dengan syarat yang kita ajukan,” ujar Mahfudz.
Bukankah PKS pernah mendukunhg Jokowi dalam Pemilihan Wali Kota Solo? Mahfuz tak menampik hal itu. Alasannya, karena PKS menganggap gagasan Jokowi untuk memperbaiki Solo dianggap sangat bagus.
Namun PKS justru kecewa karena Jokowi mengincar jabatan lebih tinggi. "Tapi kita tidak mau orang yang diberikan amanah terus memburu jabatan yang lebih tinggi. Kita tidak mau hal itu menjadi trend atau gejala umum karena hal itu mencederai amanah yang diberikan,” tegasnya.
Bagaimana dengan tudingan bahwa PKS memutuskan mendukung Foke karena bakal diberi jatah untuk menempatkan kadernya di beberapa jabatan penting di Pemprov DKI? “Aneh kalau kami dituduh mendukung Foke karena akan mendapatkan bebarapa jabatan kepala dinas. Kepala dinas di pemerintah daerah itu PNS dan PNS aktif tidak boleh berpolitik, jadi bagaimana bisa kami mendudukkan politisi kami menjadi kepala dinas?” imbuhnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berlebaran di Rumah Foke, Nara Tepis Sebar Isu SARA
Redaktur : Tim Redaksi