jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah nama beken seperti Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, KH Ma'ruf Amin, Mahfud MD, hingga Syafi'i Maarif masuk ke dalam dewan pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat UKP-PIP. Hal ini sempat memancing komentar miring, bahwa Presiden Joko Widodo sedang memainkan politik akomodir.
Namun Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR menepis anggapan tersebut. Anggota Fraksi PPP Irgan Chairul Mahfiz, pihaknya berpikiran positif bahwa kehadiran orang berpengaruh dan negawaran di pengarah UKP-PIP itu memang sangat dibutuhkan bangsa Indonesia. “Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah tepat,” kata Irgan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).
BACA JUGA: Setelah Dilantik Jokowi, Kiai Maruf: Ini Tugas Mulia
Irgan menambahkan, persoalan nasionalisme sekarang ini sudah sangat mengemuka di masyarakat di samping masalah politik. Menurut dia, hal ini sangat berbahaya jika dibiarkan terus berlangsung dan jika tidak ditangani. Dia berharap, kinerja UKP-PIP ini berkesinambungan. “Ini untuk menjaga harga diri negara. Kami dukung penuh apa yang dilakukan presiden,” tegasnya.
Ketua Fraksi PPP di DPR Reni Marlinawati mengatakan, sangat mendukung penuh langkah Presiden Jokowi ini. Karena, dia mengatakan, di lapangan sering ditemukan upaya menjauhkan masyarakat dari nilai dan pemahaman Pancasila terjadi begitu masif.
BACA JUGA: Jokowi: Jangan Main-main dengan Anggaran Asian Games
“Oleh karena itu Fraksi PPP DPR RI mendukung pembentukan UKP-PIP. Kami meminta para pejabat yang telah dilantik dapat bekerja dengan cepat dan tepat, serta didukung oleh sumber daya manusia, organisasi, dan anggaran yang memadai,” papar Reni di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).
Dia menjelaskan, Pancasila merupakan ideologi negara. Terlebih, kelahiran dan penetapan Pancasila dalam konstitusi negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
BACA JUGA: MPR dan UKP PIP Akan Saling Melengkapi
Pancasila lahir 1 Juni 1945 sebagai hasil kesepakatan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Hari lahir Pancasila juga telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa Indonesia yang religius.
“Hal itu terbukti dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sama dan sebangun dengan surat Al-Ikhlas dalam alquran,” kata Reni.
Di samping itu, lanjut Reni, dengan mengingat sejarah adanya kelemahan pelaksanaan daripada penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di masa lalu, maka PPP meminta pembinaan dan sosialisasi Pancasila dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih dialogis, konstruktif. “Tidak memaksakan satu tafsir tunggal tentang Pancasila, serta menggali nilai-nilai ketuhanan dan agama yang ada di Indonesia,” katanya.
F-PPP meyakini agama dan Pancasila tidak bertentangan, tetapi saling mendukung dan mengisi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. F-PPP DPR juga mengajak seluruh pejabat penyelenggara negara serta aparatur pemerintah pusat dan daerah agar dapat menjadi teladan dalam ber-Pancasila.
Hal itu karena keteladanan adalah pelaksanaan ideologi dalam kehidupan nyata. “Dengan adanya keteladanan para pejabat maka rakyat dan terutama generasi muda akan lebih mampu menghayati, mendalami. dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila,” tuntas Reni. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Pilih Yudi Latif Pimpin UKP-PIP, Ini Penilaian Wasekjen PDIP
Redaktur & Reporter : Boy